Madinah (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Arab Saudi dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya diplomasi bilateral di bidang haji.
Kunjungan itu nantinya akan memperkuat perlindungan terhadap jamaah Indonesia serta meningkatkan efektivitas sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Diplomasi haji nanti akan dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Tidak etis kalau saya mendahului. Tapi insyaallah kita serahkan kepada beliau,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jeddah, Selasa.
Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa diplomasi haji menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penguatan tata kelola layanan dan sistem pelaksanaan ibadah haji.
Ia menambahkan bahwa secara umum, penyelenggaraan ibadah haji 2025 berlangsung dengan tertib dan lebih terkendali.
Pergerakan jamaah dari Makkah menuju Jeddah dan Madinah berjalan sesuai rencana tanpa gangguan berarti. Sistem distribusi dan pendataan jamaah dinilai semakin rapi setelah penyesuaian yang dilakukan pada tahap awal kedatangan.
“Alhamdulillah sekarang semuanya berjalan lancar. Kita sudah temukan polanya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam pergerakan jamaah, baik ke Madinah maupun ke Jeddah,” ucapnya.
Transportasi di Makkah yang melayani antar jemput ke Masjidil Haram beroperasi sepanjang hari, memberikan fleksibilitas bagi jamaah untuk beribadah.
Sementara itu, seluruh hotel yang dikontrak di Madinah berada sangat dekat dengan Masjid Nabawi rata-rata dalam radius 500 meter sehingga memudahkan pelaksanaan ibadah secara optimal.
Menurut laporan Amirulhaj, jamaah Indonesia telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Bagi jamaah yang dalam kondisi tidak memungkinkan, termasuk dua orang yang belum ditemukan, panitia telah melakukan badal haji secara resmi.
“Tidak ada satu pun jamaah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Semuanya sudah tertangani, termasuk yang dibadalkan karena sakit atau belum ditemukan,” jelas Nazaruddin.
Layanan konsumsi juga dinilai memuaskan. Beberapa orang melaporkan bahwa makanan yang disediakan melimpah dan tersedia secara konsisten. Ini menjadi indikator penting bahwa perbaikan layanan logistik berjalan pada jalur yang diharapkan.
Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini terkendali, pemerintah tetap mencatat beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi.
Beberapa catatan tersebut antara lain perbedaan data antara sistem Indonesia dan syarikah, penempatan jamaah yang belum sepenuhnya seimbang di tenda Mina, serta keterlambatan penyediaan makanan di beberapa hotel pada fase awal.
“Komunikasi data sangat penting. Ini harus diperkuat. Penempatan jamaah dan distribusi logistik juga harus lebih presisi dan sesuai kapasitas,” kata Nazaruddin.
Terkait sistem multisyarikah yang diterapkan pada tahun ini, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah fase kepulangan selesai.
Menurut Nasaruddin, sistem dengan banyak penyedia jasa memiliki kelebihan dan tantangan, dan hal terpenting adalah bagaimana komunikasi dan integrasi datanya berjalan dengan baik.
Jika sistem sudah stabil dan koordinasi berjalan mulus, lanjutnya, maka jumlah syarikah bukan menjadi persoalan utama.
Pemerintah berkomitmen untuk menyusun laporan evaluasi komprehensif sebagai dasar perbaikan untuk penyelenggaraan haji 2026. Dukungan diplomasi Presiden Prabowo akan menjadi elemen penting dalam proses tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama bidang haji.
