Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis.
"Tuntutan pertama adalah hapus outsourcing, tolak upah murah " kata Said di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pada perayaan Hari Buruh atau Mayday 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghapusan outsourcing merupakan program pemerintah, namun sayangnya Menteri Tenaga Kerja dan menteri lainnya tidak mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja alih daya (outsourcing).
Padahal, sambung dia, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh lainnya menyatakan pekerja alih daya itu sudah tidak ada dan yang ada hanya jenis pekerjaan yang dibatasi.
"Menteri yang mengoperasionalkan kebijakan Presiden tidak menjalankan itu. Jadi, jangan salahkan buruh, mahasiswa turun ke jalan," ujar Said.
Tuntutan kedua, yakni stop pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Tuntutan ketiga, yaitu agar pajak yang dibebankan kepada masyarakat tidak tinggi dan mencekik.
"Dapat THR ada pajak, PPh dan pajak-pajak lainnya yang memberatkan," sebut Said.
Selanjutnya, ada pula tuntutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru agar ditetapkan tanpa Omnibus law.
Dia menilai RUU yang baru itu merupakan keputusan MK yang sebelumnya menyebutkan RUU tersebut harus disahkan maksimal dalam dua tahun.
"Ini sudah setahun, kerja DPR ngapain," tanya Said.
Tuntutan kelima, pihaknya ingin tidak ada lagi kasus korupsi di dalam Kementerian Tenaga Kerja yang memiliki beragam perizinan.
"Jangan ada lagi kasus serupa itu," tegas Said.
Keenam, pihaknya meminta agar pemilihan umum (pemilu) berjalan dengan bersih dan menghasilkan pemimpin yang bersih.
"Kan itu juga pemerintahan yang bersih, cita-cita Presiden Prabowo. Kalau pemerintahannya bersih, pemilu bersih, maka pemimpinnya juga bersih," ungkap Said.
