Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya komunikasi publik sebagai kunci menjaga profesionalitas, marwah dan kinerja dari kementerian.
Menurut Menaker dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, saat ini masyarakat menilai kinerja kementerian bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari layanan dan cara kementerian berkomunikasi.
“Komunikasi publik menjadi kunci untuk tegaknya marwah Kemnaker. Banyak hal yang kita lakukan, tapi memang masih banyak yang tidak diketahui masyarakat,” ujar Yassierli.
Lebih lanjut, ia mencontohkan program pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja disabilitas, hingga pengawasan ketenagakerjaan yang sudah berjalan baik akan tetapi kurang terekspos di media.
Ia menilai bahwa hal itu menyebabkan masyarakat lebih sering menerima pemberitaan negatif dibanding capaian positif kementerian.
Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya peran pejabat pimpinan tinggi sebagai wajah dan suara kementerian.
Pria yang juga guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu pun mengingatkan bahwa komunikasi publik harus berjalan beriringan dengan kualitas layanan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang jelas, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari kinerja pemerintah.
Lebih jauh, menurut Yassierli, pengelolaan media sosial dan sistem informasi di Kemnaker masih terfragmentasi.
Ia pun mendorong agar fungsi humas diperkuat dan dikelola lebih terintegrasi, sehingga penyebaran informasi bisa konsisten, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Apa pun yang kita lakukan, mari sampaikan ke publik. Kalau berita positif lebih banyak, publik bisa melihat kerja keras yang nyata,“ kata Yassierli.
Untuk itu, Kemnaker baru-baru ini menggelar kegiatan Public Awareness yang merupakan inisiasi dari Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemnaker, yang dihadiri pejabat eselon I dan II, serta narasumber dari praktisi komunikasi.
Acara tersebut bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyampaikan informasi positif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
