Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dorong reformasi agraria melalui fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) termasuk pengawasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di provinsi itu.
“Hari ini Komisi II DPR RI sudah hadir langsung di tengah kita sebagai bentuk perhatian terhadap Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP dari sektor pertanahan," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Senin.
Lanjut Al Haris, dirinya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI dalam mengupayakan percepatan perubahan untuk perbaikan sektor pertanahan (agraria). Mulai dari penataan aset dan retribusi melalui gerakan reforma agraria.
Selama ini, pemerintah provinsi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan sinergi dan kolaborasi, dalam mensukseskan reforma agraria dan peningkatan PNBP demi meningkatkan perekonomian dan kemajuan, hingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya sangat mengapresiasi kedatangan Komisi II dalam melakukan pengawasan PNBP sektor pertanahan, termasuk untuk mendorong implementasi reforma agraria dan guna memaksimalkan pelaksanaan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria," terang Al Haris.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan PNBP di sektor pertanahan.
"Komisi II DPR RI mungkin ingin mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, termasuk pendapatan dari pajak bumi dan bangunan," ungkapnya.
Dia menyampaikan, kegiatan kunjungan kerja tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pertanahan. Mulai dari isu pengelolaan lahan, pengawasan penggunaan, sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa.
Kehadiran Komisi II DPR RI, memastikan proses penerimaan PNPB berjalan baik, termasuk memastikan sinergi Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dan lintas pemangku kebijakan sesuai dengan keinginan bersama.
"Pada intinya Komisi II DPR RI ingin mengetahui kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya," jelas M Rifqinizamy.
Kunjungan Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi si hadiri langsung oleh Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, Muhammad Khozim (anggota), Esthon L. Foenay (anggota) dan Giri Ramadhan N. Kiemas (anggota) berserta pendamping lainnya.
