Kota Jambi (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) temui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahas pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang berdampak pada alokasi belanja pemerintah daerah.
“Kami dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” kata ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris, melalui rilis, Selasa.
Menurutnya, penurunan TKD ini telah memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
Penurunan dana transfer ke daerah, mengakibatkan daerah kesulitan membayar tunjangan penghasilan pegawai. Mengingat daerah memiliki beban tambahan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Al Haris menegaskan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
Ia menilai, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.
Sementara itu, Al Haris menyambut baik respons Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan di daerah. Termasuk keseimbangan fiskal untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, sebanyak 18 kepala daerah hadir dalam diskusi tersebut. Meliputi, Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan danNTB
