Kota Jambi (ANTARA) - Kantor perwakilan Ombudsman Jambi meminta penyelenggara pemerintahan agar menjaga citra dalam pelayanan kepada masyarakat karena selama ini warga masih menilai proses tersebut cenderung belum optimal.
"Masyarakat masih banyak berpikir negatif terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Ini menjadi tugas kita bersama," kata Kaper Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi di Jambi, Jumat.
Saiful menjelaskan Ombudsman Jambi juga akan melakukan program penilaian pelanggaran administrasi (maladministrasi) pelayanan publik di enam daerah di Provinsi Jambi.
Pemda yang akan dinilai antara lain Pemprov Jambi, Pem Kota (Pemkot) Jambi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi, Merangin, Bungo dan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
Untuk itu, dia meminta pelayanan publik di Provinsi Jambi bisa bersaing dengan daerah lain. Lewat penilaian itu, dapat dilihat kualitas pelayanan di setiap daerah secara nasional.
Menurut dia, penilaian itu bukan sekedar agenda tahunan Ombudsman, tetapi langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan Ombudsman memastikan penyelenggara selalu menjaga kualitas layanan.
Dia mengatakan meskipun tahun ini hanya enam pemda yang dinilai, namun Ombudsman beranggapan proses itu menjadi gambaran kondisi pelayanan di Jambi.
"Jambi jangan sampai tertinggal dengan daerah lain. Mari kita serius dalam mengurusi pelayanan publik kepada masyarakat," tutur Saiful.
