Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politik serta berhenti untuk terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Meski menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia pun menyoroti komentar Purbaya soal pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.
Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri, sehingga anggaran MBG yang tidak terserap tak dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
Selain itu, dia juga menyoroti ketika Purbaya tiba-tiba langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Menurut dia, kebijakan itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan DPR karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan.
"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” kata dia.
Dia pun meminta Purbaya untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen," katanya.
