Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok beras nasional mencapai 3,8 juta ton, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dan memperkuat posisi Indonesia untuk tidak melakukan impor beras.
"Jadi insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor," kata Mentan ditemui di sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong di Tengerang, Banten, Senin.
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional tahun 2025 diprediksi mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau sekitar 13,59 persen dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan produksi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan petani, di mana nilai tukar petani (NTP) naik 124 persen.
Amran menyebut, keberhasilan itu mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan efektivitas kebijakan pertanian nasional yang dijalankan secara kolaboratif di seluruh daerah Indonesia.
Dengan stok beras melimpah dan produksi meningkat, Amran optimistis Indonesia dapat mempertahankan kemandirian pangan tanpa impor, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global.
Menurutnya capaian itu merupakan hasil dari kebijakan Presiden yang dinilai berpihak kepada petani, termasuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram dan menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini karena dalam kondisi surplus beras.
"Tahun 2024 kita impornya beras 4,5 juta ton, tahun 2025 nol, tidak ada kita impor-impor, tapi di gudang kita ada surplus beras sebesar 4 juta ton," ujar Zulkifli Hasan atau disapa Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, deregulasi peraturan menjadi kunci dalam menyukseskan Indonesia mencapai surplus beras pada tahun ini.
"Kita pelajari kenapa seperti ini, itu nomor satu regulasi, oleh karena itu kita minta kepada Presiden RI untuk deregulasi," katanya.
Contohnya adalah penyederhanaan aturan distribusi pupuk kepada petani sehingga petani bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan pupuk.
Selain itu, pemangkasan aturan terkait irigasi untuk persawahan sehingga pembangunan dan rehabilitasi irigasi saat ini bisa ditangani oleh pemerintah pusat.
Di sisi lain Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan seluruh beras yang didistribusikan kepada masyarakat merupakan hasil produksi petani dalam negeri dengan kualitas terjamin, sehat, dan layak konsumsi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
"Jadi perlu masyarakat ketahui bersama bahwa beras Bulog adalah beras yang berkualitas, beras yang sehat, dan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan beras kebanggaan masyarakat Indonesia," kata Rizal di sela peluncuran kemasan baru beras Befood Sentra Ramos di Jakarta, Minggu (2/11).
Bulog juga memastikan pasokan beras berasal langsung dari petani lokal di berbagai provinsi, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
