Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) - Universitas Negeri Jambi (UNJA) bahas pelestarian burung berkicau dari ancaman perburuan liar yang semakin parah, akibatnya habitat dan populasi satwa tersebut mulai berkurang di wilayah Jambi.
"Semakin hari jumlah burung berkicau di alam liar kian berkurang akibat perburuan yang dilakukan masyarakat dipicu tingginya permintaan, dan aspek ekonomi pelaku," kata Direktur Flight/Protecting Indonisia's Birds, Marison Guciano di UNJA, Senin.
Flight menghitung, angka perburuan burung tersebut sangat tinggi, berdasarkan data dari 2022 hingga 2024, terdapat 801 kasus penyitaan.
Dari 191.111 ribu satwa liar, 172.158 merupakan individu burung. Dari angka tersebut, sebanyak 166.733 individu burung berkicau (96,8 persen).
Penyitaan burung paling besar terjadi di wilayah Sumatera (73 persen) dari seluruh penyitaan di Indonesia. Umumnya penyitaan dilakukan di Provinsi Lampung, disinyalir akan dibawa ke Pulau Jawa, sebagai pasar terbesar jenis burung berkicau.
Menurut dia, berdasarkan hasil pendalaman, burung yang ditangkap dan diperjualbelikan umumnya berasal dari kawasan hutan lindung, seperti dari Taman Nasional Bukit Barisan(TNBB) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Jenis burung yang sering diselundupkan adalah
cucak hijau (Chloropsis sonnerati),ciblek (prinia), srindit (Loriculus), pleci (Zosterops), burung madu (Nectariniidae), Gelatik (Parus cinereus) dan poksay genting (Garrylax Mitratus).
"Perlu langkah nyata menegakkan regulasi agar aktivitas perburuan bisa di tekan," harapnya.
Dosen Program Studi Biologi Universitas Jambi, Tedjo Sukmono, menjelaskan berdasarkan pemantauan dari Yayasan Planet Indonesia (YPI), 202 jenis burung berkicau diperdagangkan secara daring (online) periode 2019 hingga 2022.
Sekitar 57 diantaranya jenis di lindungi, dengan nilai yang dihasilkan mencapai Rp164 juta. Umumnya perdagangan jenis burung dilalukan oleh oknum masyarakat tanpa dilengkapi dokumen.
"Di lingkungan kampus kita saja sudah ada masyarakat yang datang, kita sudah sering diskusi. Tapi yang diperlukan turun lapangan. Kalau bukan kita yang mendata, siapa, masak harus mencari di google, apa itu akurat?," jelas Tedjo.
