Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.
"Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama," kata Mendagri, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).
Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.
Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.
Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.
"Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit," ujarnya lagi.
Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.
Ia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.
Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.
"Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat," kata Mendagri pula.
