Kanwil Kemenkum sama KPU Jambi bahas produk hukum dan JDIH

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait peningkatan kualitas penyusunan produk hukum serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian beserta pimpinan tinggi pratama dan pejabat manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi, Rabu.

Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni dalam sambutan sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan instansi pemerintah dalam memastikan kualitas produk hukum yang baik dan terdokumentasi secara optimal melalui JDIH.

"Kolaborasi antara KPU dan Kementerian Hukum sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, tertib administrasi, serta mudah diakses melalui JDIH," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson memberikan sambutan dan arahan yang menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi.

Selain itu, penguatan dokumentasi hukum, serta kolaborasi lintas institusi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

la menyampaikan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan regulasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami siap mendukung penguatan kualitas produk hukum dan pengelolaan JDIH, sehingga informasi hukum dapat tersaji secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat," ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari KPU Provinsi Jambi terkait proses penyusunan produk hukum dan pengelolaan JDIH, kemudian diikuti pembahasan teknis serta diskusi bersama tim kerja terkait, subkoordinator JDIH dan Bantuan Hukum, serta operator JDIH.

Melalui koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara KPU Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam peningkatan kualitas regulasi, penguatan dokumentasi hukum, serta optimalisasi pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.