Komisi IX DPR RI tinjau kesiapan KRISdan layanan RSUD di Jambi

Kota Jambi (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI meninjau kesiapan kelas rawat inap standar (KRIS) dan kualitas pelayanan kesehatan serta dukungan infrastruktur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi dalam menghadapi penerapan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 12 tahun 2025 tentang Panduan Pembangunan Kesehatan Nasional.

"Kita melihat betul untuk pelayanan dan kelas rawat inap seperti apa, karena merupakan salah satu prioritas dari Kementerian Kesehatan. Maka kita ingin melihat rumah sakit ini siap apa belum," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, di Jambi, Senin.

Menurut Nihayatul, kunjungan tersebut untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak dan responsif.

Termasuk kesiapan kelas rawat inap standar, mengingat hal itu merupakan program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait masih banyaknya rumah sakit di Indonesia yang belum siap, sehingga peninjauan di RSUD Raden Mattaher menjadi sangat krusial.

Komisi IX mencatat bahwa RSUD Raden Mattaher memerlukan pembenahan di beberapa titik bangunan. Mengingat gedung ini dibangun sejak 1972, struktur dan arsitektur bentuk lama, sehingga dinilai perlu melakukan penyesuaian agar sesuai dengan standar peraturan Kementerian Kesehatan yang terbaru.

Lanjut dia, meski secara umum penilaian rumah sakit sudah baik dan memiliki sekitar 30 ruang modernisasi, masih ditemukan beberapa ruangan yang belum terpakai secara maksimal, termasuk area di sekitar ICU dan ruangan VIP yang perlu di optimalisasi fungsinya.

Selain itu, Komisi IX menyoroti kekurangan tenaga kesehatan spesifik, seperti di bagian pelayanan jantung dan radiografer, masalah itu berdampak pada panjangnya antrean tindakan medis.

Kendati memiliki kapasitas 400 tempat tidur, sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, kapasitas tersebut dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mengawal pengajuan beasiswa bagi tenaga kesehatan agar kebutuhan spesialis segera terpenuhi.

Selain itu, pihaknya mendukung pengembangan fasilitas rumah sakit melalui koordinasi dengan Kemenkes. Dan memastikan dukungan anggaran dan kebijakan dari pusat agar pelayanan kesehatan di Jambi semakin meningkat dan antrean pasien dapat dipangkas.

"Kita harus melihat tenaga kesehatan masih kurang, kita minta (rumah sakit) untuk segera mengajukan nanti akan kita bantu untuk mengawal agar segera bisa mendapat beasiswa, untuk bisa memenuhi kebutuhan," jelas dia.