Kapolri tunjuk AKBP Zamri jadi Kapolres Bungo gantikan AKBP Natalena

Jambi (ANTARA) - Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjuk Ajun Komisaris Besar Polisi Zamri Elfino menjadi Kepala Polres Bungo, Jambi, menggantikan AKBP Natalena Eko Cahyono yang dimutasi ke Polda Jambi.

Kepala Bidang Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Erlan Munaji di Jambi, Sabtu, mengatakan mutasi kembali terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/440/II/Kep./2026 tertanggal 27 Februari 2026 ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Polisi Anwar.

Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira di jajaran Polda Jambi mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Salah satu jabatan strategis yang berganti adalah Kapolres Bungo, yakni AKBP Natalena Eko Cahyono yang dimutasi sebagai perwira menengah di Polda Jambi.

Posisi Kapolres Bungo dipercayakan kepada AKBP Zamri Elfino yang sebelumnya menjabat Kasubdit Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Jambi.

Total ada terdapat 54 personel yang masuk daftar rotasi, baik dalam rangka promosi jabatan maupun penyegaran organisasi. Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika pembinaan karier serta upaya peningkatan kinerja institusi.

Erlan Munaji menyampaikan bahwa mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dan rutin dilakukan sebagai bagian dari manajemen organisasi.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan karier serta penyegaran di tubuh Polri. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pergantian pejabat, termasuk di tingkat Kapolres, tidak akan mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polda Jambi.

Sebaliknya, pergantian itu diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kapolda Jambi berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI dan seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.