APBD Jambi tembus Rp2 triliun faktor jalankan saran dari BPK

Kota Jambi (ANTARA) - Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bisa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tembus ke angka Rp2 triliun pada 2025, karena menjalankan saran dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"APBD Kota Jambi mengalami peningkatan 2025, selama ini belum pernah terjadi. Capaian itu tak terlepas faktor menindaklanjuti apa-apa yang disarankan oleh BPK RI," kata Wali Kota Maulana di Kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, di Jambi, Rabu.

Pemerintah Kota Jambi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 yang akan diperiksa oleh BPK Perwakilan Jambi.

Selama ini, kata dia, Pemerintah Kota Jambi bersama Inspektorat setempat selalu mengikuti saran dan masukan yang diberikan oleh BPK RI.

Pihaknya menargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD 2025.

"Kami menyerahkan laporan LKPD unaudited Kota Jambi tahun anggaran 2025 pada hari ini sesuai amanat Undang-Undang setelah tiga bulan berakhirnya anggaran dan akan dilanjutkan dengan audit dari BPK," kata Maulana.

Kegiatan itu menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran daerah, sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyusun laporan secara saksama.

"Kami menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan harapan Kota Jambi kembali memperoleh opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Maulana.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat mengapresiasi kepala daerah yang menyerahkan LKPD unaudited tepat waktu.

Ia menegaskan BPK bertanggung jawab memeriksa keuangan daerah serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD setempat paling lambat dua bulan.

Pihaknya berharap kepala daerah mendukung akses informasi dan menjaga komunikasi objektif agar kualitas pemeriksaan meningkat.

Saat ini, kata dia, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah se-Provinsi Jambi pada 2025 rata-rata 78,58 persen dan masih di bawah target nasional yaitu 80 persen.

Ia merinci capaian masing-masing daerah meliputi Provinsi Jambi 77,90 persen. Kemudian Kota Jambi 80,50 persen, Kota Sungai Penuh 77,50 persen.

Selanjutnya, Pemkab Tanjung Jabung Barat 76,70 persen, Tanjung Jabung Timur 75,60 persen, Bungo 83,50 persen, Merangin 74,40 persen, Tebo 81,50 persen, Batang Hari 80,70 persen, Kerinci 74,90 persen, Sarolangun 81,90 persen, dan Muaro Jambi 77,70 persen.