Gubernur Jambi dorong pemkab buat kajian bahaya karhutla

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris mendorong pemerintah kabupaten membuat kajian kondisi terkini bahaya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai syarat utama pengajuan keputusan status siaga bencana.

"Untuk menetapkan status siaga itu tergantung dari dua kabupaten minimal, baru bisa menetapkan provinsi dalam status siaga darurat," kata Gubernur Al Haris, di Jambi, Kamis.

Menurut gubernur sepanjang belum ada usulan dari daerah tingkat dua (kabupaten), maka pemerintah provinsi tidak bisa menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan potensi wilayah terdapat daerah yang memiliki potensi ancaman kebakaran lahan, meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Pihaknya meminta dua daerah tersebut segera melakukan kajian untuk membuat surat keputusan usulan, kemudian dilanjutkan ke Pemprov Jambi. Berdasarkan SK tersebut, Pemprov Jambi baru bisa menetapkan siaga darurat karhutla.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur (Elnino) diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.

Sedangkan puncak Elnino diperkirakan terjadi pada Agustus. Ia meminta masyarakat tetap waspada mengingat fenomena itu diperkirakan lebih dahsyat dibandingkan tahun sebelumnya.

Akibat memanasnya suhu permukaan laut, dipastikan akan berdampak terhadap kekeringan, kebakaran dan wabah penyakit.

Oleh sebab itu, masyarakat harus memahami bahwa bahaya yang mengintai bukan sekadar kebakaran lahan, melainkan juga krisis kesehatan dan kebutuhan pokok.

Berdasarkan data sebaran lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 491.131 hektare (Ha). Dengan rincian Kabupaten Muaro Jambi 202.133 hektare, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 100.287 hektare, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 152.123 hektare dan Kabupaten Tanjung Jabung Sarolangun 30.152 hektare, Kabupaten Merangin 1.390 hektare, Tebo 200 hektare, Kerinci 4.404 hektare, Sungai Penuh 439 hektare.

"Kekurangan air pasti, karena sumber-sumber semakin berkurang dan wabah penyakit juga bisa meningkat dari biasanya, maka hal ini yang perlu masyarakat pahami itu. Pemerintah akan menyosialisasikan kepada masyarakat," kata Gubernur Al Haris.