Al Haris: Penyusunan RKPD harus selaras dengan agenda nasional

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus selaras dengan agenda pemerintah pusat untuk menghasilkan dampak pembangunan yang besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris di hadapan Bupati dan Wali Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi 2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa akselerasi program antara pusat dan daerah diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas. Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum penting untuk menyepakati permasalahan, prioritas, arah kebijakan, dan program pembangunan," kata Al Haris.

Ia mengungkapkan lima isu strategis pembangunan 2027, yakni peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, daya saing dan kemandirian daerah, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Gubernur menilai perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Jambi sejauh ini sangat baik. Hal itu tercermin dari pengembangan infrastruktur bandara di Kabupaten Kerinci dan Bungo, serta pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan.

Selain itu, dukungan pusat juga mengalir melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta program pembangunan tiga juta rumah.

Total alokasi anggaran khusus program prioritas presiden di Provinsi Jambi mencapai Rp1,13 triliun.

"Ada tiga kata kunci yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Jambi pada 2027, yaitu produktivitas, investasi, dan hilirisasi," tambahnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi langkah gubernur yang menggelar Musrenbang di rumah dinas alih-alih di hotel.

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata efisiensi anggaran.

"Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi anggaran daerah. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia," ujar Bima Arya.

Ia juga memuji kekompakan unsur Forkopimda dan instansi vertikal di Jambi yang hadir lengkap dalam forum tersebut.

Bima berharap sinergi ini dapat terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan.