Tanjab Barat, Jambi (ANTARA) - Bupati Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi, Anwar Sadat menilai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penting untuk merumuskan kebijakan penyaluran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
"DTSEN bukan sekadar kumpulan angka dan data administrasi. Di balik setiap data terdapat kebutuhan, harapan, dan masa depan masyarakat yang harus kita perjuangkan bersama. Karena itu, keakuratan data menjadi kunci agar setiap program bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," ungkap Anwar Sadat di Kuala Tungkal, Senin.
Menurut dia, DTSEN menjadi basis penting dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan kesehatan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan lainnya.
Untuk memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan optimal, Bupati menyampaikan tiga pesan utama kepada para camat, lurah, kepala desa, ketua RT, dan seluruh pihak yang terlibat.
Pertama, menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam melakukan verifikasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.
Kedua, bekerja secara teliti dan cermat karena setiap data yang diverifikasi menyangkut kehidupan dan hak masyarakat.
Ketiga, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa dan kelurahan, pendamping sosial, hingga masyarakat, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pendataan.
"Melalui kerja bersama dan data yang valid, kita berharap dapat menembus batas kemiskinan, memperluas jangkauan perlindungan sosial, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat," jelas dia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi menyampaikan kegiatan verifikasi dan validasi DTSEN bertujuan untuk memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan, validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bantuan sosial lainnya agar tetap tepat sasaran.
Termasuk menghapus data ganda, mengakomodasi usulan masyarakat yang belum terdaftar, serta mempercepat integrasi data PBI ke dalam sistem DTSEN terbaru.
"Kita berupaya menghadirkan tata kelola data sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkeadilan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.
Pewarta: Agus SuprayitnoEditor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
