Pemprov Jambi pastikan harga pangan stabil pascakenaikan BBM

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan harga komoditas pangan masih relatif stabil di daerah itu pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi belum lama ini.

"Saat ini untuk komoditas yang diatur oleh pemerintah tidak berpengaruh, namun mungkin ke depan ada penyesuaian," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah di Jambi, Selasa.

Menurut dia, hingga saat ini pergerakan harga untuk komoditas-komoditas yang dikendalikan tersebut terpantau masih aman dan berjalan normal di pasaran, seperti komoditas minyak goreng bersubsidi, Minyakita, hingga sekarang harga jual di pasaran masih mengacu pada aturan harga yang ditetapkan pemerintah.

Harga eceran Minyakita yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp15.700 per liter dan sampai saat ini masih stabil tanpa ada kenaikan.

Lanjut dia, hal yang sama terjadi pada komoditas beras premium. Berdasarkan pantauan berkala di lapangan, baik beras premium yang dijual oleh pengusaha maupun beras yang didistribusikan oleh Perum Bulog, harganya masih mematuhi batas atas yang berlaku.

Harga tertinggi untuk beras premium masih berada di angka Rp15.400 per kilogram. Pergerakan harga tersebut masih mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain beras dan minyak goreng, komoditas hortikultura seperti cabai merah keriting juga dilaporkan dalam kondisi terkendali. Berdasarkan laporan harian harga dari tim di lapangan, harga cabai saat ini justru berada jauh di bawah harga acuan.

Pemerintah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen maupun konsumen untuk cabai merah keriting sebesar Rp57.000 per kilogram. Sementara itu, harga nyata di lapangan masih di angka Rp40.000 per kilogram.

Dengan selisih yang cukup aman tersebut, dapat disimpulkan belum ada dampak penyesuaian harga yang merugikan akibat kenaikan BBM nonsubsidi pada komoditas tersebut.

Johansyah mengungkapkan, meski kondisi harga masih terkendali, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi perubahan ke depan akibat meningkatnya ongkos transportasi dan logistik sebagai imbas kenaikan BBM.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya, ada rencana untuk mengatur ulang ketetapan HET guna menyesuaikan dengan beban ongkos angkut yang makin tinggi.

Namun, keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak.

"Ke depan mungkin ada penyesuaian terkait HET, nanti akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat pusat," tutup Johansyah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.