Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi minta satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk memperketat pengawasan antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai langkah antisipasi penyelewengan yang dilakukan pelangsir minyak khususnya jenis bio solar.
Antrean kendaraan yang panjang dan sebagian pakai bahu jalan bisa mengganggu ketertiban lalu lintas masyarakat.
"Terkait pelangsir, itu perlu satgas untuk mengawasi, kalau ada melanggar dari pihak SPBU, ya cabut saja izinnya," tegas Gubernur Jambi Al Haris di Kota Jambi, Rabu.
Permintaan itu diutarakan gubernur menyikapi fenomena antrean panjang hampir di seluruh SPBU di wilayah Provinsi Jambi. Khususnya di stasiun pengisian yang menyediakan bahan bakar jenis bio solar.
Akibat antrean itu, lalu lintas di sekitar SPBU menjadi tersendat. Hal itu dinilai merugikan pengendara yang sedang melintas.
Dia mencurigai, mengularnya antrean kendaraan disinyalir oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan penimbunan bahan bakar (bio solar).
Untuk itu, dia berharap pihak Pertamina ikut mengawasi, melihat proses distribusi di SPBU, sehingga jangan sampai terjadi penimbunan minyak oleh oknum pelangsir, terutama saat antrean di malam hari.
Berdasarkan hasil komunikasi bersama pihak Pertamina, gubernur mengakui antrean di SPBU turut disumbang oleh tersendatnya proses distribusi bahan bakar dari depo Pertamina Jakarta menuju Jambi.
Menyikapi dinamika itu, pemerintah saat ini tengah berusaha menstabilkan rantai pasok BBM dari depo Pertamina menuju daerah, supaya antrean di lapangan bisa diminimalisir.
"Saya sudah menghubungi Pertamina memang distribusi dari Jakarta yang sulit, jadi terjadilah seperti itu (antrean)," tutupnya.
Pewarta: Agus SuprayitnoEditor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
