DPRD Provinsi Jambi minta OPD cari terobosan gali potensi PAD

Jambi (ANTARA) - Pimpinan DPRD Provinsi Jambi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan segera mencari terobosan agar kemampuan fiskal daerah tidak terus melemah.

Target pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kata Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah usai rapat paripurna, Jumat (10/7/2026).

“Kami sudah menyampaikan, bahwa kemungkinan ada penurunan sekitar 0,58 persen PAD kalau dari sambutan Pak Wagub. Tapi kalau secara detailnya, kita harus baca dulu laporan yang disampaikan kepada kami," kata Hafiz.

Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2027.

Hafiz mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penambahan sektor baru untuk menggenjot pendapatan daerah di Provinsi Jambi.

"Iya, belum ada (penambahan sektor baru). Pendapatan tadi dimungkinkan proyeksinya turun 0,58 persen, berdasarkan sambutan Pak Wagub tadi," katanya.

Tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tahun depan tidak mudah. Di tengah keterbatasan anggaran, seluruh perangkat daerah dituntut mampu bekerja lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, tentu kita semua ingin kemampuan fiskal yang lebih baik. Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus mampu menghadapi tantangan yang ada," tutur Hafiz.

Sebagai langkah awal, DPRD Provinsi Jambi akan menginstruksikan komisi-komisi untuk memanggil OPD yang memiliki kewenangan mengelola sumber pendapatan daerah.

Pemanggilan tersebut bertujuan mengevaluasi strategi sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.