DPRD Provinsi Jambi sambut positif isu kerusakan lingkungan disorot Presiden

Kota Jamb (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menyambut positif isu kerusakan lingkungan disorot oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

"Secara umum yang kita perhatikan dan kita catat, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah pusat pada hari ini. Termasuk kita menyambut positif soal isu kerusakan lingkungan disampaikan oleh Presiden," kata Hafiz usai menyaksikan sidang tahunan MPR RI secara virtual di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Menurutnya persoalan aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah.

Untuk itu, arahan Presiden menjadi pendorong bagi DPRD dan Pemprov Jambi untuk memperkuat langkah-langkah intervensi dan penegakan hukum di lapangan.

"Saya senang ini soal lingkungan disinggung oleh Presiden, sehingga hal ini menjadi semangat kita yang ada di daerah untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan kepala negara," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal arah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto soal isu strategis di daerah mencakup perbaikan sarana prasarana pendidikan, infrastruktur dan program hilirisasi.

Melalui momentum ini, Hafiz juga menyinggung terkait program intervensi pemerintah pusat yang akan masuk ke Provinsi Jambi, salah satunya program Sekolah Rakyat yang direncanakan menyasar lima kabupaten di Jambi pada tahun ini.

Ia meyakini program tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, dan menyasar ke seluruh golongan, termasuk masyarakat kurang mampu.

"Kita sudah diberikan arahan oleh presiden, bahwa ke depan program yang baik akan terus dilakukan," ungkapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.