Jakarta (ANTARA) - Iran akan mengistirahatkan program pengembangan nuklir jika negara-negara penandatangan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) kembali mematuhi kesepakatan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran Mohamad Javad Zarif menegaskan keputusan itu usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat, menyusul pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani yang memerintahkan pencabutan semua batasan riset dan pengembangan nuklir Iran pada Rabu (4/9).

“Ini adalah tindakan sementara yang kami ambil untuk memperbaiki ketidakpatuhan mereka terhadap JCPOA,” kata Zarif.

Baca juga: Iran akan kembali ke kesepakatan bila ada jalur kredit minyak

Menurut Zarif, selama ini Iran telah berusaha melindungi kesepakatan nuklir yang ditandatangani dengan negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB beserta Jerman pada 2015, yang membatasi pengayaan uranium di bawah 3,67 persen.

Namun, Presiden AS Donald Trump menarik diri secara sepihak dari perjanjian tersebut pada Mei 2018 dan kembali menerapkan sanksi ekonomi atas Iran.

“Sayangnya AS tidak memperbaiki hubungan ekonominya sendiri dengan Iran, dan menghukum negara lain karena menormalisasi hubungan ekonomi mereka dengan Iran. Ini sama sekali tidak bisa diterima,” ujar Zarif.

Baca juga: Presiden Iran: Tak ada pembicaraan dengan AS kecuali sanksi dicabut

Tindakan yang diambil Iran untuk kembali melanjutkan pengayaan uranium yang diklaim sudah melewati batas 3,67 persen, disebutnya telah sesuai dengan Paragraf 36 JCPOA sebagai solusi atas penarikan AS dari kesepakatan itu.

“Pembatasan ilegal terhadap Iran kami sebut sebagai terorisme ekonomi karena mereka (AS) menargetkan warga sipil Iran,” kata Zarif.

Karena itu, Iran meminta Indonesia menyeru semua pihak untuk kembali sepenuhnya mengimplementasikan JCPOA dan resolusi 2231 DK PBB yang bertumpu pada dua premis yakni pembatasan program nuklir Iran dan normalisasi hubungan ekonomi dengan Iran.

Baca juga: Iran rencanakan langkah baru pangkas kesepakatan nuklir pada September

Merespons pernyataan tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menyatakan bahwa secara prinsip Indonesia melihat “kesepakatan JCPOA masih dapat dijalankan secara penuh dan efektif”.

Di tengah kisruh ini, negara lain yang masih memegang komitmen JCPOA, seperti Jerman dan Inggris, meminta semua pihak untuk tenang dan mendesak Iran tidak melanjutkan pengayaan uranium.

Prancis juga sempat menawarkan memberikan lini kredit sebesar 15 miliar dolar AS hingga akhir tahun jika Iran mau kembali berkomitmen dalam JCPOA.

Menanggapi tawaran tersebut, Iran mengaku mau memenuhi komitmen JCPOA jika mereka mendapatkan jaminan keuntungan 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp212,8 triliun dari penjualan minyak.

Baca juga: Ketua Komisi Parlemen: Norwegia dengan kuat mendukung JCPOA

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019