Sementara ini pembiayaan pembangunan jalan bebas hambatan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel
Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar berharap, jalan bebas hambatan antara Kota Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sudah bisa fungsional pada  2020.

Harapan Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan (Kalsel) itu disampaikan kepada pers, sebelum menghadiri rapat bersama Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Senin.

Ia menerangkan, pada jalan bebas hambatan Banjarbaru - Batulicin sekitar 125 kilometer itu dalam tahun anggaran 2019 menyelesaikan empat buah jembatan.

Baca juga: Jalan tol Kalsel-Kaltim juga segera dibangun

Kemudian pada 2020, pembangunan empat buah jembatan lagi dengan alokasi anggaran sekitar Rp40 miliar, lanjut mantan Dinas PUPR Tanbu tersebut saat berada di DPRD Kalsel.

Ia memperkirakan, untuk menuntaskan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut memerlukan pembiayaan tidak kurang dari Rp4 triliun.

"Sementara ini pembiayaan pembangunan jalan bebas hambatan murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel. Dan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat sudah menggelontorkan uang lebih Rp200 miliar," tuturnya.

Baca juga: Presiden pastikan tol Balikpapan-Samarinda selesai 85,7 persen

Ia mengaku, kalau mengharapkan dari APBD Kalsel mungkin cukup lama atau makan waktu empat atau lima tahun anggaran baru tuntas pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

"Oleh sebab itu, kami juga berusaha mencari jalan keluar masalah pembiayaan pembangunan jalan bebas hambatan," tutur salah satu Kepala Dinas termuda di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov Kalsel.

"Namun kita tetap berharap bantu pemerintah pusat. Apalagi jalan bebas hambatan yang kita bangun akan menjadi penunjang jalan tol yang pemerintah pusat rencanakan antara Kotabaru Kalsel - Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) nanti," lanjutnya.

Mengenai upaya lain dari penggunaan APBD serta APBN atau pemerintahan pusat, dia mengatakan, hal itu bisa dengan cara kerja sama atau pihak ketiga murni.

"Tetapi untuk sistem kerja sama ataupun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tersebut, masih memerlukan kajian yang lebih seksama agar tidak bermasalah di kemudian hari," demikian Roy.

Baca juga: Jokowi targetkan jalan tol Kalimantan rampung 2018

Kehadiran Kepala Dinas PUPR Kalsel tersebut di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) untuk menjelaskan proyek yang mereka tangani dari mitra Komisi IV DPRD provinsi setempat tahun anggaran 2019.

Sebagai contoh renovasi Stadion 17 Mei, Gelanggang Olahraga dan Remaja (GOR) Hasanuddin HM, serta bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin yang kesemuanya berada di Banjarmasin.

Pewarta: Sukarli/Syamsuddin Hasan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019