Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan mengapa ia dapat dekat dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sampai orang bingung kok saya bisa sobatan sama Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? karena kalau buat saya, Pancasila itu musuh harus dirangkul, kalau Pak Prabowo musuh saya, saya suruh dia pulang," kata Megawati di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara "Presidential Lecture" Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang digagas BPIP. Dalam acara tersebut hadir juga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para anggota Dewan Pengarah BPIP antara lain Sudhamek Wakil, Andreas Anangguru Yewangoe, Buya Ahmad Syafii Maarif, para menteri kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga pemerintah.

"Dulu saya ambil beliau yang 'keleweran', saya marah sebagai presiden, siapa yang buang beliau jadi 'stateless'? Saya marah pada Menlu, saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau manusia Indonesia, pulangkan. Itu tanggung jawab kita," tambah Megawati.

Sebagai Dewan Pengarah BPIP, Megawati mengaku tugasnya sangat berat.

"Tanggung jawab kami sangat berat sekali, jadi kami mohon segala pemerintahan kita satukan dulu yang namanya 'roso', karena kita tahu sudah berapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita, apakah Allah SWT itu memang penyampaiannya kebencian? Merusak? tidak toleran? Pikiran ini harus disatukan mau diapakan? Apa antidotnya? Apa penawarnya? Bukan obatnya, itu harus jadi satu," ungkap Megawati.

Megawati pun mengaku sempat meminta bantuan Jusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid agar masjid-masjid di kementerian tidak membicarakan soal kebencian.

"Saya waktu itu bilang ke Pak Jusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid, tolong Pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan ke mereka ini, rakyat kita yang rohaninya perlu diisi bagaimana kalau kita seperti Timur Tengah? siapa yang akan menghentikan?" tambah Megawati

Ia juga meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo berhati-hati terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terpapar paham radikalisme.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan itu membuka diri, mari datang ke fraksi kami, dan mungkin Mas Prabowo juga bisa di dalam fraksinya, buka diri ya Pak. Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kita dengarkan itu. Opo toh karepe?" tambah Megawati.

Megawati pun mempertanyakan bila ingin mendirikan khilafah, siapakah khalifahnya?

"Pertanyaannya, khalifahnya itu sopo? Kalau saya baca-baca soal khilafah itu adalah sebuah, seperti 'nation' tanpa 'border'. Lalu bagaimana ya memilih khalifahnya? Khalifahnya lalu dari mana?" tanya Megawati.

Megawati pun mengaku tidak ada yang datang ke DPR untuk berdiskusi mengenai pendirian khilafah.

"Enggak ada yang datang ke DPR bicara. Saya sudah nunggu nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh, pantes ooh ini mau merubah negara kita tercinta ini. Sebentar lagi 75 tahun, bayangkan loh, sebuah negara bisa hancur," tegas Megawati.

Baca juga: Megawati minta Jokowi isi kekosongan Dewan Pengarah BPIP

Baca juga: Presiden: Titip Pancasila ke "sobat ambyar"

Baca juga: Presiden Jokowi: Narasi besar Pancasila harus banjiri medsos

Baca juga: Kata Jokowi di setiap kartu ada ideologi Pancasila

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019