Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengkaji nilai harga 20.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan dilelang karena mutunya berkurang atau susut.

"Akan dilihat lagi oleh  Menteri Keuangan, dan akan ditentukan  berapa nilainya dari pentahapan hasil pemeriksaan dari laboratorium, termasuk dari BPOM, dan rekomendasi berkaitan dengan selisih harga Cadangan Beras Pemerintah. Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya yang Rp3.000 itu yang menanggung itu Menteri Keuangan," kata Kepala BULOG, Budi Waseso, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu.

Sebelumnya Budi menjelaskan beras tersebut dapat dijadikan bahan produk turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol.

Menurut Budi, beras untuk bahan baku ethanol dijual seharga Rp1.800 per kilogram. Sebanyak 20 ribu ton beras itu sudah melalui penawaran harga masing-masing.

Stok beras tersebut awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram.

Menurut Budi, beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang telah disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.

Dikarenakan biaya yang mahal untuk penarikan ulang, maka BULOG berupaya untuk menjual ke masyarakat di daerah-daerah namun tidak terserap sehingga produk tersebut mengalami penurunan mutu.

Budi telah mengikuti rapat terbatas bertema "pengelolaan cadangan beras pemerintah" yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

Presiden mengarahkan kepada menteri-menterinya agar koordinasi dapat dilakukan lebih baik antara program penyaluran dan realisasi di lapangan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pembuangan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. ***2***

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019