Upaya menyambung rantai pembangunan yang putus di NTT

Upaya menyambung rantai pembangunan yang putus di NTT

Jalur jalan yang menghubungkan wilayah Kupang dengan Amfoang, di perbatasan RI-Timor Leste harus melintasi medan yang berat seperti tampak dalam gambar. (ANTARA Foto/HO-Dok)

Kupang (ANTARA) - Beberapa tahun lalu masyarakat di wilayah Amfoang memilih jalan untuk berpisah dari Kabupaten Kupang, karena salah satu wilayah di tepian Nusantara yang berbatasan langsung dengan daerah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse, dapat dikatakan hampir tak punya pemerintahan.

Untuk menggapai wilayah Amfoang melalui jalur Naikliu harus melintasi medan jalan yang sangat mengerikan melalui lembah dan ngarai, serta keluar masuk hutan. Saat musim hujan tiba, wilayah Amfoang menjadi terisolasi total.

Kondisi inilah yang tampaknya mendorong masyarakat Amfoang memilih jalan untuk berpisah dari Kabupaten Kupang, karena sejak Indonesia merdeka sampai di usianya ke-74 tahun, masyarakat Amfoang tidak pernah menikmati jalan beraspal serta sebagian belum berlistrik, apalagi telekomunikasi.

Untuk mencari sinyal Telkomsel, hanya ada di beberapa titik tertentu seperti di Bukit Cinta Oelbinose, atau memanjat pohon agar bisa berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat kenalan di luar wilayah Amfoang.

Masyarakat Amfoang yang bermukim di wilayah timur hingga barat sampai utara dan selatan merasa seperti belum merdeka, karena berada di tepian Nusantara yang jauh dari pelayanan pemerintahan yang berpusat di Oelamasi, sekitar 38 km arah timur Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Tmur (NTT).

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tampaknya memiliki ambisi yang besar untuk membangun jalan provinsi yang menghubungkan Oelamasi dengan wilayah Amfoang yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste, agar masyarakat yang bermukim di wilayah 3T (terpencil, terkebelakang, dan terdepan) segera bangkit dari ketertinggalannya.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meminjam uang rakyat di Bank NTT, namun langkah yang ditempuh Gubernur NTT itu tampaknya masih menemui hambatan dan rintangan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada prinsipnya menyetujui rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp900 miliar ke Bank NTT, sepanjang hal itu tidak terbentur dengan PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Ketua DPRD NTT Emelia Nomleni ketika ditanya wartawan mengenai tindak lanjut dari asistensi APBD NTT 2020 di Kemendagri beberapa waktu lalu mengatakan Kemendagri hanya meminta agar pengajuan pinjaman daerah itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku

Pemprov NTT berencana mengajukan pinjaman daerah ke Bank NTT sebesar Rp900 miliar melalui dua tahap, masing-masing Rp450 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi di 22 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan ini.

Tidak gampang

Emelia Nomleni mengatakan Kemendagri telah memberikan beberapa catatan tehadap rencana pengajuan pinjaman daerah ke Bank NTT dan harus dipenuhi Pemprov NTT.

Apabila semua dokumen yang ditentukan dalam PP 56 Tahun 2018 telah terpenuhi, maka rencana Pemprov NTT untuk mendapat pinjaman daerah sebesar Rp900 miliar akan dibahas lagi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Artinya, meskipun prosedur pinjaman itu sudah disetujui Kemendagri, tetapi akan dibahas lagi di Kemenkeu  untuk dikaji secara mendalam dari aspek regulasi keuangan daerah dan aturan perbankan.

Emelia Nomleni yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTT itu mengatakan DPRD NTT akan terus mengawal segala proses yang dilakukan pemerintah dalam mendapatkan pinjaman daerah di bank milik Pemprov NTT tersebut.

Dewan sebagai lembaga politik wajib melakukan pengawalan untuk memastikan dana pinjaman daerah itu memiliki manfaat bagi pembangunan daerah ini dengan tersedia infrastruktur jalan yang memadai di seluruh wilayah Provinsi NTT

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT Lucky Frederich Koli mengatakan pemerintahan di bawah Gubernur NTT Viktor Laiskodat akan membangun ruas jalan provinsi provinsi sepanjang 400 kilometer mulai 2020.

Lucky Koli mengatakan ini merupakan komitmen dari pemerintahan Viktor Laiskodat-Josef A Nae Soi untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini.

Pembangunan ruas jalan provinsi ini, menurut dia, guna menggerakan perekonomian masyarakat yang selama ini jauh dari akses transportasi yang memadai.

Pembangunan ruas jalan provinsi sangat penting karena infrastruktur jalan memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam hubungan dengan itu pemerintah NTT akan melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pembangunan daerah ini dengan tidak lagi dilakukan pola sektoral seperti dilakukan sebelumnya yang tidak mau tahu dengan yang lainnya.

Lucky menyatakan optimistis setelah tahun 2021 pembangunan di NTT semakin berkembang pesat dan pembangunan ruas jalan provinsi pada 2020 itu kemungkinan besar akan menggunakan dana pinjaman daerah dari Bank NTT yang ditargetkan sebesar Rp900 miliar.

Tetap optimistis

Untuk ke depannya pemerintah akan membangun NTT secara kolaboratif sehingga kegiatan pembangunan melibatkan banyak pihak terkait. Masyarakat NTT akan melihat pembangunan pada 2021 sudah berbeda dari tahun sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD NTT Chris Mboeik mengatakan pembangunan ruas jalan provinsi yang akan dilakukan dalam kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT.

Pemimpin Umum Harian Victory News yang baru berkibar di parlemen lokal dari Partai NasDem ini mendukung penuh terhadap kebijakan Pemprov NTT yang terus berupaya membangun ruas jalan provinsi di semua kabupaten/kota agar dapat dinikmati oleh rakyat.

Ia mendukung langkah Pemprov NTT melakukan pinjaman dana Rp900 miliar ke Bank NTT untuk membiayai pembangunan jalan provinsi merupakan suatu langkah yang strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.

Menurut Chris Mboeik, pinjaman daerah ini tidak meninggalkan utang karena pinjaman dilakukan selama masa kerja gubernur yang sedang berkuasa sekarang.

Mantan Kepala Dinas PU NTT Andre Koreh mengemukakan untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan provinsi yang masih rusak di daerah ini, dibutuhkan dukungan biaya sekitar Rp3,7 triliun. Dari 2.650 kilometer jalan provinsi yang ada, 63 persen di antaranya dalam kondisi baik.

Menurut Andre, NTT membutuhkan dukungan sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi sekaligus menyambung kembali mata rantai pembangunan yang putus di NTT.

Baca juga: BI sebut pertumbuhan ekonomi NTT selama 2019 stabil

Baca juga: Bank NTT siapkan modal kredit pembangunan fasiltas air bersih-sanitasi

 
Pewarta : Laurensius Molan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019