Ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mau kalah, punya juga Ketua DPRD perempuan pertamaMakassar (ANTARA) - Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Diah Pitaloka melantik Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP) Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor DPRD Provinsi Sulsel.
"Alhamdulillah, hari ini kita punya Ketua DPR RI pertama kali perempuan, ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mau kalah, punya juga Ketua DPRD perempuan pertama," ujar Diah Pitaloka, di sela pelantikan di Gedung DPRD setempat, di Makassar, Jumat.
Ia menuturkan, Sulsel salah satu provinsi yang cukup signifikan perannya di dalam politik nasional, dan termasuk di dalam pembangunan nasional.
"Banyak saya lihat orang Sulsel berkiprah sebagai politisi di pusat. Dan ini angin segar ketika jumlah perempuannya menjadi 29,5 persen. Saya mau klaim 30 persen-lah keterwakilan perempuan di sini," katanya lagi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, ternyata tren keterwakilan perempuan tidak hanya di provinsi, tapi juga ada tiga kabupaten/kota perempuan yang menjabat ketua DPRD.
Selain keterwakilan perempuan, kata dia, tentu catatan selanjutnya bagi anggota parlemen perempuan adalah bagaimana mengakses relasi, kondisi keadilan bagi perempuan, mengingat masih banyak kasus pelecehan.
"Kalau kita nonton di televisi, itu tentunya kita tidak jarang gelisah dengan banyaknya kasus pelecehan terhadap perempuan. Saya juga tanya di polda, di sini ternyata banyak laporan kasus pelecehan, kasus kekerasan masih tinggi, dan pernikahan dini," ujar dia lagi.
Baca juga: Menteri PPPA dukung KPPI targetkan 30 persen perempuan penuhi parlemen
Menurut Diah, dari sejumlah laporan itu menjadi catatan penting bagi anggota dewan perempuan bisa secara langsung memperjuangkan nasib kaum ibu.
Selanjutnya, memperjuangkan nasib bangsa, cara pandang, berpikir yang bisa mewarnai kebijakan-kebijakan khususnya di Sulsel dan daerah lain, supaya agenda kesetaraan gender serta budget anggaran bagi perempuan tersedia.
"Alhamdulillah, gubernur ternyata sangat responsif, support terhadap perkembangan persoalan yang menyangkut keadilan bagi perempuan. Laporan Ketua DPRD tadi, anggarannya Rp7 miliar, tapi kayaknya harus ditambah lagi," ujar Diah Pitaloka sembari tersenyum.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah pada kesempatan itu menyampaikan selamat atas pelantikan KPP Sulsel. Dia berharap melalui pelantikan ini mudah-mudahan menjadi mitra strategis bagi pemerintah.
"Saya menitipkan harapan dengan kaukus perempuan parlemen ini, terutama soal politik anggaran, kita berharap tentu KPP bisa membantu pemerintah dalam rangka bukan menurunkan angka stunting saja," katanya.
Nurdin menambahkan, tetapi bagaimana kita mencegah lahirnya anak-anak yang pertumbuhannya rendah, karena tidak ditangani dari awal 1.000 hari pertama kehidupannya.
Selanjutnya, Gubernur berharap ada anak yang tumbuh sehat dan akan menjadi masa depan bangsa.
Ketua KPPI Sulsel Rismawati Kadir Nyampa mengemukakan, setelah pelantikan ini, agenda kerja terdekat menjelang Hari Kartini akan dilaksanakan dialog dan anjangsana ke panti asuhan.
Pihaknya berharap kebijakan yang lahir dari pemerintah bisa bersinergi dengan DPRD, dan kemudian melahirkan kebijakan responsif gender dan kesetaraan gender ada di dalamnya.
"Konsentrasi kita di Sulsel adalah terkait masih banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita membutuhkan support penganggaran dalam hal pencegahan untuk perempuan dan anak," ujar dia lagi.
Politisi perempuan dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, masih banyak angka kematian ibu melahirkan, anak kurang gizi atau gizi buruk. Karena itu, KPPI nantinya melakukan pencegahan penderita stunting sebagai salah satu isu nasional yang harus dituntaskan bersama.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
