Tokoh lokal harus dilibatkan dalam Badan Otorita ibu kota negara

Tokoh lokal harus dilibatkan dalam Badan Otorita ibu kota negara

Pengamat Komunikasi Poltik Nasional Emrus Sihombing saat bertemu tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (24/3/2020) (Antaranews/Novi Abdi)

Penajam (ANTARA) - Pengamat Komunikasi Politik Nasional Emrus Sihombing menegaskan tokoh lokal harus dilibatkan dalam Badan Otorita untuk mengurus pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

"Dalam Badan Otorita pengembangan ibu kota negara yang baru harus melibatkan tokoh lokal Kabupaten Penajam Paser Utara," ujar Emrus Sihombing ketika ditemui di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam, Selasa.

"Proses pembangunan Ibu kota Negara Indonesia yang baru itu harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat," ucap Dosen Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan tersebut.

Baca juga: Tabalong siapkan 3.000 hektar kawasan industri sokong Ibu Kota Negara

Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, sehingga tega Emrus Sihombing, tokoh Benuo Taka (sebutan Kabupaten Penajam Paser Utara) harus dilibatkan dalam Badan Otorita yang mengurus pemindahan dan pembangunan ibu kota negara tersebut.

Kendati Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara bakal menjadi ibu kota negara, namun lanjut ia, kearifan lokal daerah setempat harus tetap terjaga.

Dalam rancangan pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru menurut Emrus Sihombing, harus tetap mencerminkan nilai-nilai budaya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Jadi tokoh masyarakat dan tokoh adat harus ada di dalam Badan Otorita yang mengurus pemindahan dan pembangunan ibu kota negara itu," jelasnya.

"Kami berharap dalam rancangan pembangunan ibu kota negara baru harus melibatkan nilai-nilai budaya, jangan hanya sekedar segi arsitek dan struktur bangunan saja," kata Emrus Sihombing.

Baca juga: Kaltara tetapkan 3 kabupaten penyangga pangan ibu kota negara baru

Kombinasi teknologi dan nilai budaya lokal tambahnya, mutlak harus dirancang, kalaupun dibentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara tentunya harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat di dalamnya, serta nilai-nilai budaya.

Emrus Sihombing menimpali lagi, pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diharapkan dapat menjadi sejarah peradaban baru di Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah pusat mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, agar nantinya menjadi warga ibu kota yang siap bersaing dengan masyarakat dari luar daerah.

Baca juga: Kementerian PUPR: Desain ibu kota baru selesai pertengahan 2020

Baca juga: Bappenas: Pembangunan ibu kota baru dorong pelestarian lingkungan
Pewarta : Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020