Legislator: Karantina wilayah harus lindungi hak-hak pekerja

Legislator: Karantina wilayah harus lindungi hak-hak pekerja

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan rencana pemerintah memberlakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19 yang lebih luas harus tetap melindungi hak-hak pekerja.

"Yang paling terdampak dari karantina wilayah adalah para pekerja, baik pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja sektor formal maupun informal," kata Saleh melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Freeport batasi perjalanan ke Tembagapura cegah penularan COVID-19

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan peraturan pemerintah tentang karantina wilayah yang sedang dipersiapkan pemerintah harus mengatur ketentuan tidak ada pemutusan hubungan kerja dan jaminan bagi pekerja untuk tetap bisa menghidupi keluarganya.

Selain itu, pekerja bukan penerima upah juga harus mendapatkan perlindungan. Perlu ada aturan bagi pekerja bukan penerima upah bisa mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah.

"Subsidi dan bantuan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja bukan penerima upah saja. Lebih dari itu, ada banyak masyarakat yang bekerja harian perlu menutupi kebutuhan hariannya. Konsekuensi seperti itu harus dihadapi pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Perpusnas perpanjang penutupan layanan hingga 29 Mei
Baca juga: Pemerintah periksa 6.500 orang terkait virus corona


Menurut Saleh, peraturan pemerintah tentang karantina wilayah juga perlu memberikan insentif bagi pengusaha yang memberikan keringanan bagi para pekerjanya.

"Termasuk bagi pengusaha yang tetap mempertahankan pekerjanya, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi ada keseimbangan antara hak pekerja dan hak pengusaha," katanya.

Saleh mengatakan karantina wilayah jangan berdampak terlalu buruk bagi kehidupan masyarakat.

Menurut dia, karantina wilayah pasti memiliki dampak yang tidak baik. Karena itu, peraturan pemerintah yang sedang digodok perlu mengantisipasi dampak-dampak tidak baik yang mungkin timbul. (T.D018)

Baca juga: WNI sembuh COVID-19 di Singapura bertambah
Baca juga: Ridwan Kamil: Pemprov Jabar terus matangkan opsi lockdown wilayah
Baca juga: Ngawi pastikan kesiapan RSUD Soeroto jadi rujukan COVID-19
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020