Pengamat: Tantangan Kartu Prakerja adalah keselarasan dengan perikanan

Pengamat: Tantangan Kartu Prakerja adalah keselarasan dengan perikanan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah terkait program Kartu Prakerja adalah menyelaraskan pelaksanaan konsep tersebut dengan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

"Orientasi awal Kartu Prakerja adalah membiayai orang yang belum memiliki pekerjaan. Sementara kebutuhan di bidang kelautan dan perikanan adalah bagaimana memfasilitasi peningkatan keterampilan pelaku usaha perikanan skala kecil dan daya saing produk yang mereka hasilkan. Di situlah tantangannya," kata Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Abdul Halim sepakat bahwa bila dapat diselaraskan dengan baik dan tepat guna, maka ke depannya Kartu Prakerja bisa membantu lulusan yang diperlukan sektor kelautan dan perikanan.

Namun, lanjutnya, hal itu juga tergantung kepada peta jalan yang disusun oleh sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia mengingatkan bahwa desain Kartu Prakerja tidak secara sistematis bisa menghasilkan lulusan yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausahawan baru.

"Alangkah baiknya jika yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan potensi lulusan SMK kelautan dan perikanan untuk mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh sesuai dengan potensi yang dimilikinya, khususnya menjadi wirausahawan baru," paparnya.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja hingga dilakukan evaluasi ulang lantaran program tersebut dinilai terlalu dipaksakan.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira mengatakan sejak awal Kartu Prakerja dirancang untuk dilakukan pada situasi normal, bukan untuk situasi krisis seperti saat ini, dengan banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Tahun 2020 ini adalah tahun krisis bagi semua orang, lapangan pekerjaan pun berkurang. Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program Kartu Prakerja di situasi seperti ini," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai koneksi Internet yang kurang di daerah dan belum meratanya literasi teknologi menjadi tantangan bagi program Kartu Prakerja.

Selain itu ia juga menambahkan bahwa literasi teknologi seperti terbiasa mengakses Internet atau menggunakan smartphone, belum merata ke semua lapisan masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR soroti antusiasme tinggi terhadap Kartu Prakerja
Baca juga: 680.000 orang resmi mendapat Kartu Prakerja
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020