Kemarin, Kantor Imigrasi buka hingga pendekatan persuasif di Papua

Kemarin, Kantor Imigrasi buka hingga pendekatan persuasif di Papua

Tangkapan layar video TikTok yang memperlihatkan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemkab Bondowoso Harry Patriantono menari-nari di atas meja. ANTARA/Fathur Rochman

Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita hukum pada hari Sabtu (13/6) yang menarik perhatian masyarakat dan masih menarik untuk dibaca, mulai dari Kantor Imigrasi yang akan dibuka kembali pada hari Senin (15/6) hingga pendekatan persuasif dalam menyelesaikan kasus dugaan makar di Papua.

Berikut rangkuman berita hukum pada hari Sabtu (13/6) yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Kantor Imigrasi Bekasi mulai buka kembali 15 Juni

Bekasi (ANTARA) - Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II Bekasi, Jawa Barat, mulai membuka kembali pelayanan keimigrasian bagi masyarakat umum pada hari Senin (15/6), setelah ditutup akibat pandemi COVID-19.

"Mulai Senin (15/6) kami sudah mulai melayani kembali masyarakat," kata Kepala Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas II Bekasi Petrus Teguh Aprianto di Bekasi, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK imbau pemda evaluasi kriteria penerima bansos terkait COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Berdasarkan laporan yang diterima 'JAGA Bansos' per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait dengan penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

3. Bamsoet: Kedepankan pendekatan persuasif kasus dugaan makar di Papua

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta penegak hukum mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan strategis dalam menyelesaikan berbagai dugaan diskriminasi hukum terhadap tujuh pemuda Papua yang didakwa 5—17 tahun di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, atas dugaan makar dalam aksi demonstrasi antirasisme pada bulan Agustus 2019.

Langkah itu agar tidak memicu timbulnya konflik lanjutan yang bisa menimbulkan gejolak, kata Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam dialog virtual bertajuk "Rasisme vs Makar" di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

4. PTDI hormati proses hukum penetapan tersangka mantan dirut oleh KPK

Bandung (ANTARA) - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menghormati proses hukum penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi terhadap mantan Direktur Utama PTDI periode 2007—2017 Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani oleh KPK pada hari Jumat (12/6).

"PTDI dalam hal ini menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah," kata Sekretaris Perusahaan PTDI Irlan Budiman dalam siaran persnya, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

5. KASN minta oknum kadis 'tiktok' Bondowoso langgar etika diberi sanksi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Bupati Bondowoso untuk memberikan sanksi kepada oknum kepala dinas (kadis) yang dinilai telah melanggar etika dalam sebuah video TikTok.

"Kami segera meminta Bupati Bondowoso selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memeriksa dan memberikan sanksi atas kelalaian pejabat tersebut," kata Ketua KASN Agus Pramusinto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020