Deradikalisasi, BNPT berdayakan eks napiter kelola agrowisata

Deradikalisasi, BNPT berdayakan eks napiter kelola agrowisata

Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar memberi keterangan ketika berkunjung ke redaksi Kantor Berita Antara, Jakarta, Senin (22/6/2022). ANTARA/Saptono/pri.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana memberdayakan eks narapidana terorisme dalam pengelolaan agrowisata di tiga provinsi yang menjadi proyek percontohan program deradikalisasi.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin, menyebutkan ada tiga daerah yang menjadi proyek percontohan konsep agrowisata sebagai salah satu upaya deradikalisasi bagi eks napi terorisme.

"Pada 2020-2021, kami coba konsep agrowisata dengan tiga daerah 'pilot project', yakni Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan NTT," katanya, saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN ANTARA, Wisma Jakarta.

Baca juga: BNPT maksimalkan kontraterorisme lewat medsos

Dalam program agrowisata itu, kata dia, BNPT bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal, termasuk eks napi terorisme.

"Dengan memberikan ruang kehidupan yang baru dan memberikan nilai ekonomi sehingga mereka lebih survive melalui kegiatan itu. Diharapkan mereka tidak kembali ke perbuatan yang lama (terorisme)," katanya.

Boy menjelaskan BNPT juga menggandeng kalangan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan deradikalisasi dengan mendirikan yayasan hingga usaha kecil menengah (UKM).

"Kegiatan yang sifatnya UKM-UKM sudah ada, tinggal memacu. Seperti di Lamongan, Jatim, ada. Mereka eksis dan survive dengan kegiatan UKM," katanya.

Baca juga: BNPT: Penyintas terorisme bangun persaudaraan dan kebersamaan

Selain itu, kata dia, ormas-ormas juga memanfaatkan pendidikan nonformal, misalnya pesantren untuk membantu upaya deradikalisasi, serta berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Diakui Boy, latar belakang eks napi terorisme beragam, termasuk motivasi terlibat dalam gerakan radikal, seperti desakan ekonomi dan berbagai macam sehingga perlu penanganan yang berbeda.

"Harus assessment dulu tingkat pemikiran radikal dan intoleran mereka. Harus didalami dulu, mereka radikal kenapa? Apakah kondisi emosional, ekonomi. Kategorinya berbeda, karena itu treatment bisa berbeda," katanya.

Baca juga: BNPT: Ormas Islam kunci pencegahan paham radikal terorisme

Baca juga: Kopassus-BNPT bahas sinergitas penanggulangan terorisme
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020