Pemerintah lakukan audit forensik soal kebocoran data platform

Pemerintah lakukan audit forensik soal kebocoran data platform

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kiri) bersama Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melakukan audit forensik untuk platform yang diduga mengalami kebocoran data pengguna beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengatakan audit forensik dilakukan di pusat data milik kementerian dan lembaga di pemerintahan pusat serta daerah, dan bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita mempunyai data center yang banyak di Indonesia tersebar di kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dan daerah, karenanya Kominfo berkoordinasi dengan BSSN untuk melihat apakah betul ada data leak dan data breach. Kalau ada data leak dan data breach-nya dimana itu terjadi dan bagaimana mengatasinya," ujar Johnny dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, yang disiarkan secara langsung, Senin.

Johnny menjelaskan audit forensik merupakan proses koordinasi dan evaluasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Secara teknis, lanjut Johnny, audit forensik membutuhkan waktu dan kemampuan teknis yang tinggi dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam satu atau dua hari.

Penyelidikan itu juga dilakukan di sejumlah platform digital. Pada awal bulan Mei dua platform e-commerce Indonesia, Tokopedia dan Bhinneka dilaporkan mengalami kebocoran data pengguna.

Baca juga: Kominfo pastikan data aplikasi PeduliLindungi tidak bocor

Baca juga: Kominfo telusuri dugaan peretasan data COVID-19


"Saat ini sedang dilakukan untuk data breach dan data leak di platform-platform digital, atau aplikasi-aplikasi besar yang selama ini disampaikan ada kebocoran data ini sedang dilakukan audit-audit forensik," ujar Johnny.

Audit forensik, menurut Johnny, diperlukan dalam hal evaluasi untuk dapat meningkatkan sistem teknologi keamanan, sekaligus peningkatan kualifikasi sumber daya manusia untuk menjaga dan mendukung keamanan data.

"Ini berkejar-kejaran antara peningkatan kemampuan SDM, peningkatan kualitas teknologi dan kemampuan unethical hacking,mengambil data tanpa hak dan melanggar hukum," kata Johnny.

Terkait kabar kebocoran data COVID-19 yang dijual di situs pasar gelap RaidForums, Johnny menegaskan tidak ada kebocoran data di Kominfo.

"Fakta dan realitanya, di Kominfo belum ada data yang breach dan leak. Di kominfo dilakukan interoperabilitas dan cleansing data sebelum data diserahkan kepada BSSN, untuk dilakukan cleansing terakhir dan diserahkan kepada dashboard Kementerian Kesehatan atau Gugus Tugas COVID-19," ujar Johnny.

Sebelumnya, peretas menjual data COVID-19 Indonesia di situs pasar gelap RaidForums, dan mengaku mengantongi sejumlah data sensitif dari pasien COVID-19 di Indonesia.

Lewat fitur spoiler di situs tersebut, data yang diambil antara lain berupa nama, alamat tinggal, tanggal pelaporan, jenis kelamin, status pasien hingga riwayat keluhan penyakit.

Peretas mengklaim data tersebut diambil saat pembobolan pada 20 Mei lalu, berjumlah 230.000 data dalam format MySQL.

Baca juga: PeduliLindungi akan ditambah fitur sertifikat bebas corona

Baca juga: Langkah hukum Kominfo terkait putusan PTUN soal blokir internet Papua

Baca juga: Data Center Nasional diharapkan selesai tahun ini
Pewarta : Arindra Meodia
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2020