Pusat Data Nasional direncanakan rampung 2023

Pusat Data Nasional direncanakan rampung 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kiri) bersama Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional direncanakan rampung pada 2023.

"Kami rencanakan ini mudah-mudahan dengan dukungan Komisi I tentunya, tahun 2023 bisa kita hasilkan satu Pusat Data Nasional kita yang menggabungkan seluruh data," ujar Johnny dalam rapat kerja bersama Komisi I yang disiarkan langsung, Senin.

Baca juga: Netflix tayang di televisi nasional, ini kata Menkominfo

Baca juga: Pemerintah lakukan audit forensik soal kebocoran data platform


"Sehingga, kita nanti hanya punya satu data acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, yang saat ini menjadi kendala besar karena terlalu banyak data yang tersebar di pemerintah Kementerian dan Lembaga, baik secara hirarki pusat, daerah, provinsi, kabupaten dan kota," dia melanjutkan.

Namun, sampai dengan 2023, melalui sistem yang dibangun yang dinamai interoperabilitas, Johnny mengharapkan secara perlahan-lahan konsolidasi data pemerintah bisa dilakukan, sehingga proses pengambilan keputusannya bisa lebih cepat dan lebih tepat

"Kami harapkan interoperabilitas data ini akan kita gunakan dan nanti dialihkan seluruhnya pada saat di mana pemerintah telah mempunyai data center sendiri yang independen, yang saat ini sudah ada dalam pipe line Kominfo," kata Johnny.

Usaha interoperabilitas, menurut Johnny, sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Namun, dalam menjalankan interoperabilitas, Johnny mengatakan data center menjadi kendala.

Dia menyebut 2.700 data center pemerintah hanya tiga persen di antaranya yang memenuhi standar global dan hanya sedikit yang memanfaatkan cloud computing.

"Selebihnya, merupakan standalone sistem yang digunakan sendiri-sendiri di kantornya masing-masing, sehingga begitu sulitnya melakukan interoperabilitas pada saat kita menyatukan seluruh datanya," ujar Johnny.

Menurut Johnny, awalnya interoperabilitas seluruh data pemerintah dapat dilakukan dan selesai akhir tahun. Namun, mengingat terjadinya COVID-19, maka usaha interoperabilitas sudah diujicobakan dalam platform Bersatu Lawan COVID-19.

Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai usaha, termasuk chatbot COVID-19 yang saat ini, menurut Johnny, telah digunakan setidaknya 2,6 juta pengguna, sms blast portal COVID-19, serta tiga call center, yaitu 112, 117 dan 119.

Baca juga: Kominfo pastikan data aplikasi PeduliLindungi tidak bocor

Baca juga: Kominfo telusuri dugaan peretasan data COVID-19

Baca juga: PeduliLindungi akan ditambah fitur sertifikat bebas corona
Pewarta : Arindra Meodia
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2020