Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kemenhub yang semula sebesar Rp75,7 triliun
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghemat anggaran tahun 2020 sebesar Rp10,4 triliun untuk pengendalian pandemi COVID-19.

“Besaran pagu indikatif tersebut jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 Kemenhub yang semula sebesar Rp75,7 triliun. Namun demikian kami tetap berkomitmen melaksanakan program kerja tahun 2021, serta melanjutkan program kerja tahun 2020 yang sempat tertunda dengan kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk pengendalian pandemi COVID-19 sehingga anggaran Kemenhub tahun 2020 dapat dihemat sebesar Rp10,4 triliun,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa.

Adapun pagu indikatif Kemenhub tahun anggaran 2021 sebesar Rp41,3 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 8 Mei 2020.

Rincian komposisi alokasi anggaran pada empat program yang menjadi kewenangan Kemenhub, terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp36,769 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3,296 triliun, program dukungan manajemen sebesar Rp1,082 triliun, serta program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp197 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani: Biaya penanganan COVID-19 setara 4,2 persen dari PDB

Lebih lanjut Menhub mengatakan Kemenhub tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi melalui skema Investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta mengoptimalkan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP)/ Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk menyediakan layanan yang profesional, kompetitif, serta mengurangi biaya operasional dari APBN sekaligus mendatangkan nilai tambah.

Sementara itu untuk progres proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tahap operasional pelaksanaan, di antaranya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare (Pangkep-Maros) nilai investasi Rp2,63 triliun dan pengembangan Bandara Komodo senilai Rp1,2 triliun.

Untuk tahap transaksi, yakni pembangunan proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Rp1,64 triliun, KA Lahat-Tarahan Rp13,9 triliun, dan pengembangan Pelabuhan Patimban Rp5,70 triliun.

Adapun,tahap persiapan sebagai berikut pengembangan jembatan timbang (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB) Rp330,6 miliar, pengembangan Pelabuhan Bau-bau Rp244 miliar, pengembangan pelabuhan Anggrek Rp1,10 triliun dan pembangunan bandara baru di Singkawang Rp1 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran penanganan COVID-19 naik, jadi Rp695,2 triliun

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran perlindungan sosial paling besar


Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020