Akademisi: Ekologi politik harus punya etika dan moral

Akademisi: Ekologi politik harus punya etika dan moral

Pemprov Jawa Barat akan memperluas Kawasan Wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, Kabupaten Bandung, dari 528,39 hektare menjadi kurang lebih 2.500 hektare, yang mencakup wilayah Bandung Raya hingga ke wilayah Kabupaten Sumedang guna mengantisipasi bencana ekologi. ANTARA JABAR/Raisan Al Farisi/agr/18

Jakarta (ANTARA) - Dosen senior Fakultas Biologi dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional Fachruddin Majeri Mangunjaya mengatakan untuk dapat mengelola bumi dengan baik maka harus punya etika dan moral dalam melakukan ekologi politik.

Fachruddin dalam diskusi Pojok Iklim yang membahas Ekologi Politik Perubahan Iklim secara daring di Jakarta, Rabu, mencontohkan soal negosiasi iklim yang panjang, dan ternyata setelah Paris Agreement disepakati Amerika Serikat justru keluar padahal mereka sebagai emiter besar.

"Kalau kita lihat dan dikaitkan dengan masalah ekologi politik maka akhirnya berujung pada bagaimana kita kelola bumi ini harus ada etika dan moral," kata Fachruddin.

Baca juga: Rektor IPB: Pembangunan politik, ekonomi, dan ekologi harus harmonis
Baca juga: Pembangunan desa pertimbangkan keseimbangan ekologi


Menurut Fachruddin, di Universitas Nasional sikap dan perilaku masyarakat diteliti apakah bisa berubah karena ada penjelasan tentang etika dan moral dalam agama. Mereka ditanyai perihal pandangan dan sikapnya agar mau berkontribusi pada lingkungan secara etika dan moral.

Muncul green activism menjadi green jihad, dengan melaksanakan penanaman pohon dan membuat petisi untuk yang menolak pembukaan lahan untuk jalan tambang. Ada juga green innovation yang kemudian disebut green ijtihad, dengan mengembangkan teknologi energi baru terbarukan (EBT) agar masyarakat tidak memakai energi kotor.

Lalu ada green lifestyle atau disebut zuhud, di mana masyarakat dapat menjalankan pola hidup sederhana dalam Islam. "Selama ini kita boros menggunakan sumber daya alam di bumi. Kalau dengan gaya hidup seperti sekarang kita butuh dua kali bumi, jadi perlu lebih hemat menggunakan sumber daya," katanya.

Dengan adanya pandemi COVID-19, menurut Fachruddin, sangat perlu menjalankan zuhud. "Kalau tidak perlu sekali, tidak perlu menggunakan mobil. Kita secara positif harus bisa memberi hal baik untuk anak cucu kita nanti," katanya.

Baca juga: Rektor IPB sampaikan orasi ilmiah soal ekologi modern dan politik
Baca juga: Risma bicara pengembangan kota berbasis ekologi di Forum UCLG World

Ia mengatakan trade off politik praktis di legislatif dan eksekutif itu hanya sekarang dirasakan, tapi kalau ekologi itu jangka panjang. "Kita bisa kehilangan amanah sebagai khalifah yang diminta mewarisi bumi dengan kondisi baik untuk anak cucu tapi tidak dilakukan," katanya.

"Saya imbau di legislatif ikut berpikir masa depan. Ketika ekologi rusak terjadi kebakaran hutan dan lahan besar ini juga mempengaruhi politik di 1997 yang menimbulkan krisis," kata Fachruddin.

Sama dengan Musim Semi Arab yang membuat Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri, yang sebenarnya diawali karena Rusia yang tidak bisa mengekspor gandumnya ke Timur Tengah setelah musim panas berkepanjangan yang membuat gagal panen. Harga pangan menjadi melambung di Arab sehingga membuat rakyat protes.

Dalam diskusi tersebut penasihat senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sarwono Kusumaatmadja mengatakan dari diskusi dapat diambil kesimpulan bahwa rezim di dunia harus mengalami transformasi supaya lebih implisit menjelma menjadi sosio ekologi yang mampu berperilaku adil, sehingga lingkungan bisa diselamatkan untuk semua.

Dan kunci dari masalah itu, menurut dia, terletak dari kemampuan beradaptasi ke arah sistem ekonomi yang lebih inklusif, tidak seperti sekarang. "Apakah masa depan itu akan tiba? Kita tidak akan pernah tahu," katanya.

Baca juga: WALHI: Ruang demokrasi penting untuk wujudkan keadilan ekologis
Baca juga: Tahura OKH Jambi alami kerusakan ekologi 80 persen

Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020