Kemenparekraf sebut skema "travel bubble" untuk titik tertentu

Kemenparekraf sebut skema

Dokumentasi. Suasana pengunjung yang tiba di Pelabuhan Internasional Batam Centre beberapa waktu lalu. ANTARA/Naim/am.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut skema travel bubble yang dikembangkan karena adanya pandemi COVID-19 tidak akan meliputi wilayah Indonesia secara keseluruhan melainkan hanya untuk titik tertentu.

"Kita sedang menyusun dengan travel bubble. Tapi nanti travel bubble ini, bukan satu negara dengan seluruh Indonesia, tapi misalnya negara A dengan Bali saja, atau negara A dengan Bali dan daerah lain. Atau mungkin negara A dengan suatu destinasi wisata di provinsi apa," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hari Sungkari dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat.

Hari berharap akan ada kesepakatan mengenai kerja sama travel bubble hingga akhir tahun ini. Namun, ia mengakui tidak terlalu yakin kehadiran wisatawan mancanegara dalam waktu dekat.

Ia juga mengaku belum bisa mengungkapkan negara mana dan daerah mana di Indonesia yang bisa dijajaki skema travel bubble itu. Kemungkinan travel bubble pun belum akan menyasar kalangan publik melainkan investor dan pelaku bisnis saja.

"Tentu kita akan pikirkan dengan negara yang pengelolaan kesehatannya baik dan kasus COVID-nya rendah. Ada Korea Selatan, Taiwan, China, yang bagus tapi kita belum menentukan. Singapura bahkan sampai akhir tahun belum membolehkan warganya keluar dari negaranya. Jadi masih jauh dengan Singapura," katanya.

Hari mengatakan tahun ini kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) akan anjlok hanya di kisaran 2,8 juta hingga 4 juta wisman dari target seharusnya 18 juta wisman jika tidak ada pandemi.

Demikian pula kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang diperkirakan hanya akan berkisar di 140 juta kunjungan, jauh dari target 310 juta kunjungan hingga akhir tahun.

Ia memperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara akan kembali ke angka 18 juta pada 2024 atau 2025 mendatang sementara angka kunjungan wisatawan nusantara akan kembali normal hingga 310 juta pada 2023.

"Jadi sekarang yang penting adalah bagaimana kita meng-cover expense (pengeluaran) mereka. Salah satunya kita mulai dari kegiatan pemerintah dilakukan di hotel dan restoran. Minimal seluruh kementerian di bawah Kemenko Maritim dan Investasi kita sudah sepakat dan komit untuk melakukan kegiatan di hotel sehingga bisa menggerakkan ekonomi khususnya sektor pariwisata," kata Hari.

Baca juga: Bandara Bali sambut penerbangan pembukaan kunjungan wisatawan domestik
Baca juga: Pemulihan kinerja kunjungan wisatawan mancanegara perlu dipercepat
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020