Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia menyerap hingga 89,2 persenJakarta (ANTARA) - Pemerintah perlu mendorong percepatan penyaluran berbagai insentif dan bantuan terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Nevi Zuairina.
Nevi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan, pada momen Hari UMKM Nasional yang diperingati setiap 12 Agustus 2020, pemerintah harus mempercepat realisasi penyaluran bantuan UMKM terutama yang terdampak COVID-19.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.
"Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional," katanya.
Baca juga: Kemenkop tekankan pentingnya gotong royong pulihkan UMKM dari pandemi
Nevi menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Ia mengetahui bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak, namun realisasinya hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak COVID-19 tercatat baru 9,59 persen dari target Rp123,46 triliun.
"Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera percepat belanja pemerintah dan pencairan BLT," kata Nevi.
Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan meminta pemerintah memastikan pelaksanaan stimulus dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan dengan optimal sebelum kembali menggulirkan stimulus tambahan ke depan.
"Kita perlu mengevaluasi dulu dari penerapan yang sudah berjalan sekitar enam bulan terakhir. Apa saja kendala di lapangan dan bagaimana sebaiknya menanggulangi kendala tersebut agar program yang selanjutnya bisa tepat sasaran dan membantu masyarakat," katanya.
Pingkan mencontohkan bantuan langsung tunai (BLT) yang penyalurannya masih bermasalah karena pendataan yang tumpang tindih pada April lalu.
Menurut dia, masih banyak pemerintah daerah yang masyarakatnya belum memahami prosedur penyaluran maupun pendataan.
"Jika seperti ini, seberapa pun besaran stimulus yang diberikan tidak akan mencapai target kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur maupun sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Saran saya program yang sudah ada dioptimalkan lagi dari segi sosialisasi, diawasi pelaksanaan penyalurannya dan tentu saja dicermati pelaporannya," katanya.
Pingkan menilai stimulus yang diberikan pemerintah kepada sektor usaha, khususnya UMKM, selama pandemi patut diapresiasi.
Pasalnya, stimulus membantu sokongan sisi pasokan barang maupun jasa yang dijalankan UMKM dengan ekspansi penerima kredit usaha rakyat (KUR) dan subsidi kredit nol persen.
"Baru-baru ini bahkan terdengar kabar juga pemerintah akan menggelontorkan stimulus sebesar Rp2 juta bagi ibu-ibu rumah tangga maupun korban PHK yang diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM," imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Bantuan UMKM Rp2,4 juta akan diluncurkan dalam bulan ini
Baca juga: Potensinya besar, Menko Airlangga minta UMKM manfaatkan digitalisasi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
