MPR koreksi lumbung pangan pemerintah ditangani Menteri Pertahanan

MPR koreksi lumbung pangan pemerintah ditangani Menteri Pertahanan

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam konferensi pers usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA/Abdu Faisal/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengkoreksi pemerintah soal lumbung pangan (food estate) yang ditangani Menteri Pertahanan.

Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu, seharusnya penanggung jawab bidang tersebut Menteri Pertanian.

"Jadi yang terlibat kalau menyangkut masalah food estate, kalau bisa yang menjadi domain penanggungjawab nya. Kalau bisa ya Menteri Pertanian, jangan Menteri Pertahanan, misalkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Baca juga: MPR minta pemerintah segera atasi dua situasi yang memprihatinkan

Baca juga: Ketua MPR: Indonesia usulkan pembentukan Majelis Suro Dunia


Syarief menambahkan, Menhan bisa terlibat dengan berkoordinasi dan bersinergi, namun tetap yang bertanggung jawab adalah pihak yang paling mengetahui tentang bidang (food estate) itu tersendiri.

"Bisa berkoordinasi dan disinergikan dengan Menteri Pertahanan, tapi tetap yang bertanggung jawab yang paling mengetahui tentang itu tersendiri," ucap Syarief.

Ia mengatakan masalah mendasar yang terjadi sekarang adalah bagaimana para menteri bisa menterjemahkan misi presiden di lapangan pekerjaannya.

Terlebih, menurut Syarief, di masa pandemik dan kesulitan ekonomi saat ini, secara eksplisit, Presiden dalam pidatonya menyatakan masih optimistis masih bisa menangani persoalan bangsa itu.

Namun, masyarakat berharap di lapangan, setiap misi yang dilakukan oleh pemerintah melalui para menteri yang bertanggung jawab harus bisa transparan dan akuntabel agar sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Kami juga menyikapi agar setiap misi yang dilakukan itu dilakukan transparan dan akuntabel. Saya pikir (food estate) ini merupakan jalan keluar bagaimana mengatasi dan mengantisipasi akibat dari pada pandemik COVID-19 ini. Namun, kami mengharapkan ini dilakukan secara transparan, akuntabel dan betul-betul sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Ini salah satu catatan dari kami," tukas Syarief.

Baca juga: Bamsoet: MPR dukung pemerintah sinergikan kebijakan tangani pandemi

Baca juga: MPR akan sampaikan laporan kinerja lembaga kepada masyarakat
Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020