Indef: Ketahanan pangan jadi perhatian pemerintah dalam RAPBN 2021

Indef: Ketahanan pangan jadi perhatian pemerintah dalam RAPBN 2021

Peneliti Indef Rusli Abdullah. ANTARA/Ade Irma Junida/pri.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai ketahanan pangan menjadi perhatian bagi pemerintah dalam postur RAPBN 2021.

"Presiden menyebutkan masalah ketahanan pangan, ini berarti menjadi concern bagi pemerintah karena di atas kertas ada perhatian ke sana. Teori ekonomi kita harus fix dulu di pertanian, industri baru ke jasa," kata Rusli saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Rusli menjelaskan bahwa negara yang memiliki sistem pertanian yang baik tidak akan mengalami resesi yang begitu dalam, contohnya terjadi pada Indonesia.

Menurut Rusli, pemerintah menilai pentingnya mendukung sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional.

Ia pun mencontohkan Singapura, sebagai negara maju yang tidak memiliki lahan dan iklim agrikultur yang baik, mengalami resesi cukup dalam. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi 42,9 persen dibandingkan kuartal I-2020. Sementara jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekonomi negeri Singa itu minus 13,2 persen.

"Singapura minus belasan persen, sementara Indonesia yang memiliki basic pertanian, resesinya tidak terlalu dalam karena meskipun resesi, ada aktivitas ekonomi yang masih bergeliat. Mau perang mau krisis, orang tetap butuh makan," kata Rusli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada RAPBN 2021.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

Berdasarkan rilis BPS, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen (Q to Q) dan secara year on year (yoy) turun 5,32 persen.  PDB pertanian tercatat tumbuh 16,24 persen pada triwulan-II 2020 (q to q) dan secara year on year, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen.

Baca juga: Bulog usulkan anggaran pangan Rp19 triliun dalam APBN 2021
Baca juga: Anggota DPR sarankan presiden tidak potong anggaran terkait pangan
Baca juga: Jazilul Fawaid dukung pemerintah siapkan anggaran asuransi inovasi
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020