Semarang (ANTARA) - Ketua Institut Sarinah memandang penting penggunaan moralitas Pancasila dalam pembangunan, seperti penghormatan pada keberagaman, memajukan musyawarah untuk mufakat, dan menempatkan keadilan sosial untuk semua anak bangsa Indonesia.

"Hal ini harus menjadi prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan," kata Eva K. Sundari, M.A., M.D.E. yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI periode 2014—2019 melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Minggu.

Baca juga: Institut Sarinah: Keuletan "Kartini" jadi modal sosial atasi corona

Eva K. Sundari menegaskan bahwa perwujudan cinta tanah air itu termasuk pro pada lingkungan dan daya dukung bumi, bukan terhenti pada egoisme manusia untuk mengeksploitasi alam demi akumulasi kapital.

Eva K. Sundari juga mengemukakan hal itu ketika Institut Sarinah menyelenggarakan bedah buku "Ibu Bumi Dilarani" karangan Dia Puspita melalui daring. Buku ini berdasarkan riset tentang Gerakan Perempuan Kendeng di Rembang.

Dia Puspita yang menggunakan teori gerakan sosial dan ekofeminisme dalam risetnya menyesalkan fakta hilangnya 143 sumber air akibat pembangunan pabrik semen di Rembang tersebut.

"Bukan saja tubuh para ibu yang terdampak oleh kerusakan alam, melainkan rahim bumi juga terkoyak dan terhenti fungsinya memberi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup, yaitu air," kata Dia Puspita.

Baca juga: HUT RI, MUI tegaskan peneguhan Pancasila ideologi final

Selain Eva K. Sundari yang tampil sebagai pembahas dalam web seminar (webinar) yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT Ke-75 RI, yakni Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Airlangga (Unair) Dr. Muryani, M.Si., M.E.D. dan dosen FISIP UI Dr. Nur Iman Subono, M.Hum.

Bedah buku yang dimoderatori Sovya Mardaningrum, tenaga ahli anggota DPR RI, di Jakarta, Sabtu (22/8), dibuka oleh tuan rumah Agnes Purbasari, M.A. yang juga dosen UI. Dalam sambutannya, Agnes Purbasari juga memperkenalkan Institut Sarinah.

Agnes menjelaskan bahwa Institut Sarinah adalah lembaga think tank untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran feminisme nasionalis Pancasila sekaligus melakukan pengorganisasian masyarakat untuk mendukung program-program Nation and Character Building.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unair Dr. Muryani, M.Si., M.E.D. mengingatkan perlunya pendekatan valuasi sumber daya alam dalam pembangunan.

"Moralitas baru pembangunan harus bisa menyeimbangkan antara melayani kepentingan manusia dan kepentingan pelestarian alam," kata Muryani.

Menguatkan saran tersebut, Ketua Institut Sarinah Eva K. Sundari mengingatkan prinsip jalan tengah dari Pancasila.

Dosen FISIP UI Dr. Nur Iman Subono, M.Hum. juga menyarankan penelitian gerakan sosial lebih lanjut, yaitu dinamika para aktor pengambil kebijakan terkait dengan kasus Kendeng.

"Transisi dari Orba ke Orde Reformasi bisa merupakan peluang bagi perubahan, termasuk untuk koreksi perencanaan pembangunan yang tidak prolingkungan dan mengorbankan rakyat miskin," kata Bonny, sapaan Nur Iman Subono.

Menutup acara webinar, Agnes Purbasari menginformasikan serangkaian rencana kegiatan Institut Sarinah terkait dengan webinar, yaitu bedah buku, kursus Pancasila dan Feminisme, pelatihan analisis sosial, dan FGD tematik terkait dengan pemikiran ideologi feminisme nasionalis Indonesia.

"Kegiatan terbuka untuk umum, termasuk untuk para pelajar SMA," kata Agnes Purbasari.

Baca juga: Peneliti LIPI: Pancasila terbukti bertahan dari rongrongan

Baca juga: MPR ajak warga jadikan Pancasila landasan etika hadapi tantangan

Baca juga: PDIP: Indonesia jadi contoh berdemokrasi Asia Tenggara

 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020