Agar penanganan COVID-19 maksimal, Dinkes disentil Bupati Bogor

Agar penanganan COVID-19 maksimal, Dinkes disentil Bupati Bogor

Bupati Bogor Ade Yasin saat rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Ade Yasin memberikan sejumlah catatan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Jawa Barat agar penanganan virus corona jenis baru penyebab COVID-19 di wilayah itu maksimal.

"Kita harus lebih serius menangani pandemi COVID-19 ini di Kabupaten Bogor mengingat tren secara nasional pun meningkat," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (6/10).

Ia meminta Dinkes Kabupaten Bogor memaksimalkan "Crisis Center" yang sudah dibentuk Pemkab Bogor pada awal pandemi serta menyiapkan rumah sakit khusus pasien COVID-19.

Bupati mengatakan dari 28 rumah sakit yang menyediakan ruang isolasi pasien COVID-19 di Kabupaten Bogor, 18 di antaranya sudah menunjukkan tingkat okupansi di atas 50 persen. Bahkan di masing-masing rumah sakit umum daerah (RSUD) tingkat okupansinya sudah mencapai angka 100 persen.

Di samping itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga semakin terbatas.

Ia  menyebutkan, ada 89 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, sehingga mengakibatkan sejumlah fasilitas layanan kesehatan harus mengurangi kegiatan pelayanan.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinkes segera menambah tenaga medis dengan merekrut tim sukarelawan.

Ade Yasin juga meminta agar pengujian spesimen hasil tes usap tidak memakan waktu lama mengingatv Dinkes Kabupaten Bogor tercatat baru melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap 21.986 spesimen.

Jumlah itu, kata dia, masih jauh dari target Pemprov Jawa Barat yakni 60 ribu spesimen atau 1 persen dari jumlah penduduk. Intensitas pengambilan spesimen melalui tes usap sudah mencapai 300-400 spesimen per hari, tapi Pemkab Bogor hanya mampu menguji 200 spesimen per hari.

Rendahnya kemampuan uji PCR tersebut mengakibatkan terjadi keterlambatan informasi untuk mengetahui warga terkonfirmasi positif atau negatif.

Menurut data Dinkes, kata dia, hingga akhir September 2020 masih ada 1.000 spesimen yang belum uji laboratorium karena menunggu antrean di Litbangkes, Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), dan Laboratorium IPB.

"Dinkes harus segera mengaktifkan Labkesda dan mengoptimalkan laboratorium PCR yang sudah ada," demikian Ade Yasin.

Baca juga: Gubernur: Bogor-Bekasi-Depok, Kota-Kabupaten Cirebon zona merah

Baca juga: Bupati Bogor minta para kontak erat Rektor IPB isolasi mandiri

Baca juga: Empat kantor pemerintahan di Bogor jadi klaster penularan COVID-19

Baca juga: Untuk insentif nakes COVID-29 di Bogor, Kemenkes siapkan Rp25 miliar

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020