Pemerintah antisipasi potensi klaster pengungsian dampak la nina

Pemerintah antisipasi potensi klaster pengungsian dampak la nina

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik Antisipasi Bencana Hidrometeorologi yang melibatkan sejumlah menteri dan pejabat terkait. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mengantisipasi potensi adanya klaster atau penyebaran penularan COVID-19 melalui pengungsian mengingat kemungkinan terjadinya fenomena la nina yang berdampak pada terjadinya multi-bencana.

“Contoh Oktober banyak hujan deras dan juga longsor, mungkin tsunami, gempa, berpengaruh COVID-19 karena pengungsian,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik Antisipasi Bencana Hidrometeorologi yang melibatkan sejumlah menteri dan pejabat terkait.

Dalam rapat tersebut, Luhut mengatakan, dilaporkan bahwa dalam enam bulan ke depan diperkirakan akan terjadi fenomena la nina di Pasifik yang berpengaruh pada meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia.

“Hujan curahnya naik sampai 40 persen dan itu membuat kita antisipasi, bisa saja ada multibencana, misalnya la nina, hujan deras, gempa, tsunami,” katanya.

Oleh karena itu, kata Luhut, Presiden telah mengingatkan jajarannya agar mengacu pada laporan BMKG sebagai landasan dalam bekerja.

“Kita akan bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan keterlambatan kalau terjadi peristiwa semacam itu,” kata Luhut.

Maka untuk mengantisipasi bencana hingga dampaknya, termasuk klaster COVID-19 dari pengungsian, pemerintah berharap masyarakat turut membantu.

“Jangan sampai tidak menuruti warning yang sudah disebarluaskan BMKG. Saya usulkan dalam rakor-rakor kami penguatan BMKG agar lebih paten, teknologi lebih bagus, pemda warning, bangun satu sistem early warning. Begitu juga yang lain-lain,” katanya.

Dalam rapat tersebut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga telah memaparkan kemungkinan terjadinya la nina kepada seluruh gubernur se-Jawa Bali.

Baca juga: BMKG sebut 27,5 persen wilayah RI alami hujan di atas normal

“Kami mengantisipasi sejak dua minggu lalu sehingga jangan karena bencana para gubernur tidak siap karena angkanya agak tinggi, bisa 40 persen dari normal,” katanya.
Baca juga: BNPB: Manfaatkan data untuk antisipasi la nina
Baca juga: Ketua MPR: Pemerintah siapkan langkah antisipatif hadapi bencana alam
Pewarta : Hanni Sofia
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2020