MPR: Perlu komunikasi tepat hindari keraguan terhadap vaksin COVID-19

MPR: Perlu komunikasi tepat hindari keraguan terhadap vaksin COVID-19

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (Dok. Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemerintah perlu menjalin komunikasi yang tepat, dengarkan masukan berbagai pihak dan menjelaskan dengan transparan proses menuju pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk menghindari keraguan di tengah masyarakat.

"Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan teknis pengaplikasian vaksinasi COVID-19 dengan benar dan tepat kepada masyarakat," kataLestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis.

Dia mengakui, menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan dimulai pada November 2020, memang banyak masukan dan informasi yang berkembang.

Salah satunya menurut dia, masukan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) yang meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi COVID-19.

Melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PAPDI meminta vaksin COVID-19 yang akan digunakan harus sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinik sesuai tahapan pengembangan vaksin baru.

"Pemerintah harus segera merespons masukan PAPDI itu agar masyarakat memahami apa yang akan dilakukan Pemerintah terkait tahapan dan kelayakan vaksin COVID-19 yang digunakan," kata Rerie.

Rerie menjelaskan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga mengungkapkan nantinya akan ada vaksin untuk kelompok prioritas yang diberikan secara gratis dan ada pula vaksin yang bisa diakses masyarakat secara mandiri.

Menurut Rerie, menjelang tahapan vaksinasi COVID-19, komunikasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus benar dan tepat sasaran, agar tidak terjadi pemahaman yang salah dan berakibat penolakan di tengah masyarakat.

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan tahapan yang penting dalam upaya penanggulangan penyebaran virus korona di Tanah Air," katanya.

Dia menilai jangan sampai karena kesalahan dalam mengkomunikasikan proses vaksinasi COVID-19, menggagalkan upaya pengendalian penyebaran virus korona secara keseluruhan.

Baca juga: Terkait pandemi, Wapres: MUI sudah berperan sejak lama

Baca juga: Bupati Bogor bagi kuota 1,2 juta vaksin ke 11 kategori warga

Baca juga: Bio Farma: 1.074 relawan sudah dapat dua suntikan vaksin Sinovac

Baca juga: Menko Airlangga: Tiga juta vaksin Sinovac siap masuk RI akhir 2020

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020