Mahfud-Rachmawati bertemu bahas situasi polhukam

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kunjungan dari putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, membahas berbagai hal tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini.

Mahfud usai pertemuan itu mengatakan dirinya dan putri Proklamator Bung Karno itu berbincang mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman.

Mahfud yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah, mengatakan bahwa keduanya sama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan Proklamator Bung Karno.

Baca juga: Mahfud imbau masyarakat jaga ketertiban dan keamanan

"Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Keduanya pun sepakat bahwa demokrasi harus terus dikembangkan, menyatakan pendapat tidak boleh direpresi tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarki.

"Intinya, Mbak Rahma itu punya perhatian agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca juga: Pemerintah akan proses hukum aktor anarkis demo tolak UU Cipta Kerja

Dalam diskusi empat mata tersebut, menurut Mahfud, Rachmawati membahas situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan.

Keduanya sependapat, bahwa demonstrasi, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu adalah boleh, karena itu adalah bagian dari demokrasi. Tetapi demokrasi tidak boleh diboncengi oleh tindakan anarki.

Kedua tokoh itu sepakat, jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, nomokrasi akan bekerja.

Baca juga: Mahfud ajak masyarakat konsisten jaga Indonesia dari kelompok radikal

"Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Di antara demokrasi dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja," kata Mahfud.