Dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menuturkan dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan fakta adanya pendekatan keamanan yang melanggar hukum dan tata kelola keamanan yang kurang tepat di Hitadipa, Intan Jaya.
Ia mencontohkan pendekatan keamanan yang melanggar hukum di antaranya penggunaan masyarakat menjadi bagian dari kekerasan bersenjata serta penggunaan stigma yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan.
"Peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani merupakan bagian dari berbagai kekerasan bersenjata yang telah berlangsung di Intan jaya dengan pola dan karakter yang mirip satu dengan yang lain," ujar Choirul Anam.
Untuk itu, Komnas HAM mendorong penjaminan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Hitadipa dengan perubahan tanpa menggunakan pendekatan keamanan di kawasan tersebut dan pembenahan tata kelola keamanan.
Rekomendasi selanjutnya adalah aparat keamanan diminta menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan tidak mengembangkan rasa takut, stigmatisasi dan menjadikan masyarakat sipil dalam instrumen kekerasan bersenjata.
Pemanfaatan bangunan sekolah untuk tempat Pos Koramil Persiapan Hitadipa pun disarankan untuk segera dikembalikan agar kegiatan sekolah kembali aktif.
Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di polres dan polsek-polsek yang ada di Intan Jaya.
Choirul Anam menuturkan laporan penyelidikan serta rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam.
Baca juga: Kepala Polda Papua: Kelompok bersenjata di Intan Jaya bukan rekayasa
Baca juga: Mahfud sebut penembakan anggota TGPF direncanakan
Baca juga: Tokoh Papua apresiasi pemerintah dalam tangani kasus Intan Jaya
Baca juga: Polisi belum pastikan pelaku penembakan Pdt Yeremias di Hipadipa
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
