Relawan Pordam adalah peredam potensi perpecahan
Bandarlampung (ANTARA) -
Ia menyebutkan Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan.

Baca juga: Mensos minta daerah tingkatkan fasilitas publik ramah disabilitas

Cita-cita perdamaian ini bukan tanpa tantangan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional mencatat pada Tahun 2018 – 2019 saja, terjadi 71 peristiwa konflik sosial di berbagai provinsi.

Sebagian besar konflik itu dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data statistik potensi desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75 persen dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial dan menjadi ajang perkelahian massal.

Sekarang dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan ke depan, imbas pandemi COVID-19 ini ibarat menghembus api dalam sekam, dapat memantik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka.

Pada sisi lain, kata Mensos, ada harapan yang tidak kunjung padam. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainnya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial.

Baca juga: Kemensos luncurkan laman Galeri Disabilitas Kreatif sambut HDI 2020

Untuk memperkuat peran penting masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat, khususnya yang berpotensi terjadinya konflik sosial.

Kementerian Sosial RI sejak lama menyadari hal ini. Pada tanggal 21 September 2010, Kementerian Sosial sudah membentuk korps relawan Pelopor Perdamaian Indonesia, disingkat Pordam, yang beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh wilayah Indonesia.

Memasuki usia 10 tahun, semangat para relawan tidak pernah pudar. Maka, dengan semangat Kementerian Sosial “HADIR”, korps ini dikukuhkan kembali dan diperkuat.

“Relawan Pordam adalah peredam potensi perpecahan," kata Menteri Sosial.

“Berbeda dengan Tagana yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan, relawan Pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap, selalu ramah, bertutur lembut, dan berdada lapang,” katanya.

Baca juga: Mensos: Pemberian bansos harus penuhi prinsip keadilan

Sebagai aset Kementerian Sosial, korps relawan Pordam sudah dilatih, diorganisasi, dan didukung untuk memelihara perdamaian, termasuk melalui layanan dukungan psikososial.

Pertama, mereka diberi kompetensi untuk membina memelihara modal sosial, termasuk kearifan lokal, semangat kesetiakawanan dan gotong royong  yang sangat diperlukan dalam suasana tidak menentu akibat pandemi ini.

Kedua, keterampilan rekayasa sosial dalam hal pendampingan, fasilitasi dan mediasi di antara berbagai unsur kebhinekaan, termasuk kelompok agama, suku, ras, dan golongan.

Ketiga, mengupayakan keserasian sosial sebagai tujuan perdamaian melalui pencegahan, peredaman potensi dan resolusi konflik serta pemulihan pada situasi pascakonflik.

Bertempat di Taman Keragaman Hayati, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sejak 29 November sampai 2 Desember 2020, hadir lebih dari 200 perwakilan pelopor perdamaian dari berbagai daerah.

Baca juga: Anggaran bantuan sosial 2021 ditambah Rp30,5 trilliun tekan kemiskinan

Puncak pengukuhan Pordam itu ditandai dengan penandatanganan prasasti Pelopor Perdamaian dan prasasti keserasian sosial oleh Menteri Sosial.

Menteri Sosial RI juga menyampaikan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako, 6.000 masker, tiga lokasi bantuan keserasian sosial dan empat kelompok bantuan kearifan lokal dengan total bantuan sebesar Rp910 juta.

Juliari Batu Bara memilih Kabupaten Mesuji sebagai tuan rumah perhelatan perdamaian nasional serta prasasti Pelopor Perdamaian dan Keserasian Sosial, bukan tanpa alasan. Kabupaten Mesuji telah berhasil mengupayakan keserasian sosial dan perdamaian setelah bertahun-tahun hidup dengan konflik sosial. Kabupaten itu dinilai patut menjadi teladan.

"Pengukuhan Pelopor Perdamaian mewakili tekad Kementerian Sosial RI untuk bersama relawan Pordam mencegah dan meredam potensi konflik sosial. Perjalanan menuju keserasian sosial masih panjang, apalagi pada musim pandemi ini.

Menteri Sosial menutup dengan suatu ajakan agar seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memberikan sumbangsih dalam memelihara kehidupan damai dan bersama Kementerian Sosial hadir mewujudkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Mensos: Jangan sampai KKS dipegang pendamping

Baca juga: Mensos: Perlu validasi ulang data penerima bansos tunai

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020