Kemenkes akui ada pasien COVID-19 bayar obat sendiri

Kemenkes akui ada pasien COVID-19 bayar obat sendiri

Tangkapan Layar - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengakui beberapa pasien COVID-19 membayar obat untuk kesembuhan secara mandiri yang memang tidak termasuk dalam biaya klaim yang dibayarkan pemerintah.

"Dalam penanganan yang sangat kritis, di ICU misalnya, kadang-kadang di situ diberikan obat-obat yang sangat mahal. Di sini kadang-kadang dimintakan persetujuan pasien, ini juga memang masalah buat kita semua karena di sisi lain pasien ingin sembuh kemudian diberikan obat-obat yang sangat-sangat mahal, tpai itu yang kadang-kadang oleh rumah sakit dimintakan pembayaran pada pasien, itu yang barangkali sering terjadi," katanya dalam acara FMB9 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia membantah kabar yang menyebutkan bahwa ada pasien atau keluarga pasien yang diharuskan membayar secara mandiri apabila hendak menggunakan ventilator di ICU.

Dia menegaskan bahwa tindakan pihak rumah sakit yang menarik bayaran dari pasien untuk tindakan klinis yang sesuai dengan tata laksana dan ditanggung oleh negara tidak dibenarkan.

Namun untuk terapi obat-obatan yang di luar biaya klaim pasien COVID-19 yang ditanggung oleh pemerintah memang diakuinya terkadang ditemui di rumah sakit.

Baca juga: Luhut ingatkan produsen obat COVID jangan buat harga yang tinggi

"Tapi sesuai dengan aturan bahwa semua pasien COVID-19 itu menjadi tanggungan pemerintah, karena ini yang mengatur adalah perintah dari undang-undang wabah yang kita pegang sampai saat ini," jelas Kadir.

Direktur Utama RS Pertamedika Fathema Djan Rachmat mengakui ada beberapa obat-obatan yang ditawarkan kepada pasien COVID-19 untuk terapi kesembuhan. Namun, obat tersebut tidak ditanggung oleh negara.

Ia menyebut obat-obatan tersebut terbilang relatif mahal dengan totalnya bisa mencapai biaya rawat inap pasien COVID-19 selama tiga hari.

"Ketika obat-obatan yang harganya melampaui dari yang kita mendapat pembayaran dari ketentuan yang diatur. Obat-obatan yang sangat mahal adalah obat-obatan monoklonal antibodi, nah itu memang obatnya sangat mahal sekali satu orang itu memerlukan 50 ampul misalkan. Monoklonal antibodi ini memang banyak sekali sekarang dipakai dan memberikan hasil cukup baik," kata dia.

Fathema menyebut apabila obat-obatan yang memiliki hasil cukup baik tersebut dapat juga dibiayai oleh pemerintah tentu akan lebih baik untuk kesembuhan pasien untuk lebih cepat pulih.

"Jadi kita tidak perlu meminta persetujuan dari keluarga pasien ketika pasien meminta diberikan obat-obatan monoklonal antibodi," kata dia.

Baca juga: Kimia Farma pastikan obat dan produk terkait COVID tersedia saat ini
Baca juga: FKUI siap dukung uji khasiat produk Eucalyptus atasi serangan virus
Pewarta : Aditya Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021