"Tentunya saya menyesalkan sikap kepala sekolah tersebut, seharusnya pihak sekolah dapat memanggil guru honorer Hervina untuk dapat meminta klarifikasi dan mengedepankan upaya teguran terlebih dahulu bukan langsung mengambil tindakan pemecatan sewenang-wenang," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Azis meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat memberikan solusi untuk membatalkan keputusan pemecatan kepada Hervina, terutama di saat pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada ekonomi.
Baca juga: Wakil Ketua DPD prihatin pemecatan guru honorer di Bone
Dia berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali terhadap guru honorer di berbagai wilayah di Indonesia, Pemerintah harus dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.
"Semoga Kemendikbud dan Pemerintah Daerah setempat dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kejelasan nasib Guru Honorer tersebut. Hal yang penting adalah kejelasan nasib mereka yang telah mengabdi untuk negara dan mencerdaskan anak bangsa," ujarnya.
Dia menilai minimnya gaji guru honorer menjadi perhatian semua pihak karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari tentu tidak cukup, lalu bagaimana untuk biaya pendidikan anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi.
Politisi Partai Golkar itu berharap jangan sampai guru honorer mengajar anak orang lain, namun anak mereka tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya.
Baca juga: Anggota DPR beri pendampingan hukum guru honorer yang dipecat
Baca juga: Moeldoko siap perjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan honorer
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
