Pemprov pastikan lahan Pelabuhan Tanjung Carat "clear and clean"

Pemprov pastikan lahan Pelabuhan Tanjung Carat

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan paparan di hadapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai kesiapan daerah dalam membangun Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang, Sabtu (20/2). (ANTARA/HO/21)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan status lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin sudah clear and clean.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan hal tersebut pada paparannya di depan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Palembang, Sabtu.

“Saya pastikan lahan seluas 461 hektare yang disiapkan ini sudah berstatus clear and clean,” kata Herman Deru.

Ia mengatakan sejak tahun 2016, Kementerian Kehutanan sudah menetapkan Rencana Induk Pembangunan (RIP) terkait pembangunan pelabuhan laut tersebut.

Bahkan dalam studi kelayakan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia disebutkan lahan ini termasuk area pengguna lain yang telah diberikan Kemenhut sesuai surat Nomor 806 Tahun 2014.

Dalam surat tersebut disebutkan terdapat area seluas 600 hektare, yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan sehingga sisanya terdapat 461 hektare.

"Dan lahan itu tidak ada satu pun menggunakan tanah pihak lain. Ini semua milik Pemprov Sumsel seluas 461 hektare," kata dia.

Sesuai desain awal dalam RIP, pelabuhan Tanjung Carat akan dibangun dengan draft kedalaman 12-15 meter.

Jalan penunjang ke pelabuhan ini sejauh 7 kilometer yang sudah disetujui Kementerian PUPR, bahkan saat ini sudah dilakukan pengerjaan permulaan di jalan tersebut.

Baca juga: Menhub pastikan kelayakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat
Baca juga: Ketua DPD optimis Pelabuhan Tanjung Carat dongkrak investasi di Sumsel


Sementara jika menggunakan alternatif kedua dengan draft kedalaman 5-6 meter maka harus dilakukan pelepasan kawasan hutan kembali, dan mengajukan permohonan kembali ke Kemenhut. (alternatif kedua ini muncul pada pertemuan terakhir pemprov dengan pemerintah pusat).

“Tentunya kami mengharapkan opsi yang pertama karena biaya pemeliharaannya tidak mahal, apalagi jarak untuk opsi kedua ini masih jauh dengan laut lepas,” kata dia.

Terkait anggarannya yang cukup fantastis untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sesuai desain titik awal, ia optimistis hal itu bisa disiasati dengan memodifikasi desain konstruksi.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, sebelum mengarah kepada pembangunan pelabuhan tersebut pihaknya saat ini memang terlebih dulu ingin memastikan soal kepemilikan lahan serta kedalaman dan sedimentasi di lokasi.

Penetapan status kepemilikan lahan ini sangat penting agar proyek ini benar-benar terealisasi karena akhir tahun 2021 ditargetkan sudah ground breaking.

“Kami pun sengaja mengunjungi Palembang hari ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pelabuhan tersebut segera dibangun tahun ini dan selesai tahun 2023,” kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumsel sejak lama ingin memiliki pelabuhan laut agar bisa langsung menjangkau negara tujuan ekspor tanpa harus melalui Pelabuhan Panjang di Lampung.

Selain itu, hadirnya pelabuhan samudra ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak lantaran alur Sungai Musi semakin lama semakin mendangkal, sementara Sumsel diketahui perekonomiannya bertumpu pada ekspor batu bara, karet dan minyak sawit.

Dukungan mendirikan Pelabuhan Tanjung Carat ini sudah diberikan pemerintah pusat dengan siap mengucurkan dana sekitar Rp300 miliar agar akhir tahun 2021 sudah bisa ground breaking.

Baca juga: Pelabuhan Tanjung Carat ditargetkan 'ground breaking' akhir 2021
Baca juga: INSA berharap Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel segera direalisasikan

 
Pewarta : Dolly Rosana
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2021